Kutai Kartanegara, Solidaritas – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih 10 penghargaan panji keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) atas kinerja sepanjang 2024 yang serius membangun daerah secara berkelanjutan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat.
Sebanyak 10 penghargaan yang diterima Kukar tersebut terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3. Untuk terbaik 1, yakni Panji Keberhasilan Bidang Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bidang Pembangunan Peternakan, dan Bidang Pembangunan Perkebunan.
Terbaik 2, yakni Bidang Pembangunan Sosial, Bidang Pembangunan Perhubungan, Bidang Pembangunan Investasi Daerah, Bidang Pembangunan Kehutanan, dan Bidang Pembangunan Wilayah Perdesaan.
Terbaik 3, yakni Bidang Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Bidang Pembangunan Kelautan dan Perikanan.
Raihan prestasi yang dirtaih Kabnupaten Kuitai Kartanegara ini tidak lepas dari data, dari itu Bupati Kutai Kartanegara mengingatkan jajarannya tentang pentingnya update data.
Secara normative sudah berjalan dengan baik, oleh karena itu Edi meminta perhatian kepada seluruh jajarannya untuk melakukan evaluasi dengan baik dan meng-update data-data. Sebagai contoh kenapa Kukar meraih penghargaan terbaik 1 di bidang ekonomi, karena Kukar berhasil menyikapi terkait inflasi daerah.
“Saya mintakan juga perhatian bukan hanya kepala badan tapi juga seluruh pejabat structural dan fungsional pengawas operator pelaksana agar terus diperbaiki dilaksanakan dengan baik, saya optimis dari tahun ke tahun kita terus membaik,” kata Edi Damansyah Bupati Kutai Kartanegara saat memimpin Apel Gabungan ASN dan Non ASN di lingkungan Pemkab Kukar di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (20/1/2025).
Apel gabungan dirangkai dengan penyerahan Arindama Keberhasilan Pembangunan Daerah tahun 2024 dari Provinsi Kaltim kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang meraih predikat terbaik 1, 2 dan 3.
Penyerahan panji keberhasilan dan piagam penghargaan dilakukan Bupati Edi Damansyah kepada kepala perangkat daerah yang berprestasi.
Sebanyak 23 arindama yang diberikan yakni 1 grand arindama bidang ekonomi kepada Sekretariat Daerah Kukar yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono.
Tiga arindama terbaik 1 yaitu bidang pembangunan ketahanan pangan dan pertanian kepada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) serta Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar. Terbaik 1 bidang pembangunan peternakan diraih oleh Distanak Kukar, dan terbaik 1 bidang pembangunan perkebunan diraih oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar.
Selanjutnya penyerahan kepada lima peraih arindama terbaik 2 kepada Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Kemudian penyerahan kepada dua peraih arindama terbaik 3 yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar.
Atas raihan ini, Pemkab Kukar berada di peringkat kedua perolehan arindama terbaik 1 setelah Kota Balikpapan. Tak hanya prestasi tingkat regional, perangkat daerah Pemkab Kukar yakni DPMPTSP meraih piagam penghargaan unit kerja pelayanan public berbasis hak asasi manusia (P2HAM) dari Menteri Hak Asasi Manusia RI. Selain itu desa-desa di Kukar juga meraih penghargaan tingkat nasional yakni diantaranya Desa Pela Kecamatan Kota Bangun, Desa Batuah Kecamatan Loa Janan dan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat.
Bupati Edi Damansyah dalam arahannya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada kepala dinas badan atas penghargaan yang diraih hasil evaluasi Pemprov Kaltim. Khususnya ada bidang ekonomi dan bidang pangan Kukar mendapat panji keberhasilan pertama se-Kaltim.
“Selamat juga kepada para kepala desa yang berhasil mendapat penghargaan, semoga keberhasilan kinerja kita 2024 ini bagian dari untuk terus mendorong motivasi dan semangat kita agar dapat dilaksanakan tugas bisa lebih baik lagi,” ucapnya.
Apel gabungan yang juga dihadiri unsur Forkopimda itu juga dilakukan penandatangan kontrak kerja antara Bupati dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se Kukar. Red
