Samarinda, Solidaritas – Ruang kelas Taman Kanak-Kanak (TK) biasanya penuh dengan tawa, nyanyian, dan warna-warni kreativitas anak-anak. Namun, di balik keceriaan awal tahun anggaran 2026 ini, ada kecemasan mendalam yang sedang dirasakan oleh para guru TK negeri di Kota Samarinda.
Kabar kurang sedap datang dari ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Para pahlawan tanpa tanda jasa ini mengadukan nasib mereka karena seluruh TK negeri di Kota Tepian kini tidak lagi menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, membenarkan adanya keluhan mendasar tersebut. Penghentian dana ini dinilai memukul telak operasional sekolah dan kesejahteraan para pendidik.
“Usulan yang terkhusus dari bidang taman kanak-kanak dan PAUD itu masalah Bosda. Jadi per tahun 2026 ini, guru-guru dari 17 sekolah negeri, TK negeri yang ada di Kota Samarinda itu tidak ada bantuan dana operasional daerahnya,” ungkap Novan dengan nada prihatin, Selasa (14/6/2026).
Saat ini, 17 TK negeri yang tersebar di Samarinda murni hanya bergantung pada nafas yang ditiupkan oleh dana Bantuan Operasional Nasional (Bosnas) dari pemerintah pusat. Padahal, dana dari pusat memiliki aturan penggunaan yang kaku.
Tanpa adanya sokongan dana lokal (Bosda), ruang gerak sekolah menjadi sangat sempit. Kebutuhan tak terduga, perawatan fasilitas lokal, hingga pembiayaan honorarium bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi teka-teki besar yang sulit dipecahkan oleh kepala sekolah.
Beban kerja guru TK tentu tidak mudah. Mereka harus menjaga, mendidik, dan membentuk karakter anak-anak di usia emas (golden age). Ironisnya, tanggung jawab besar ini tidak sejalan dengan jaminan kesejahteraan yang mereka terima di tahun ini.
Melihat kondisi yang krusial ini, DPRD Samarinda mendesak agar pemerintah kota tidak menutup mata. Pembenahan di sektor pendidikan anak usia dini harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
“Terlepas dari kegiatan yang lain, pembenahan-pembenahan yang di sekolah-sekolah TK negeri saja yang diinikan (direalisasikan). Ini krusial karena menyangkut operasional dasar,” tegas Novan.
Kini, nasib operasional 17 TK negeri dan kesejahteraan para gurunya berada di ujung tanduk kebijakan anggaran. Diperlukan langkah cepat dari pihak terkait agar senyum para guru TK di Samarinda tidak pudar, demi masa depan generasi penerus bangsa yang sedang mereka bimbing. Adv
