Samarinda, Solidaritas – Di tengah kontestasi politik yang sangat kompetitif, proses dan tahapan Pemilu 2024 terus berjalan. Namun ditengah persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung pada Rabu 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur memprediksi Pilkada Kutai Kartanegara dan Kutai Barat menjadi dua Kabupaten yang tingkat kerawanan tinggi.
Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung saat melakukan Launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Setiap Hari Coffee Jalan Ir. H. Juanda, Kota Samarinda Sabtu (14/7/2024) mengatakan bahwa tingkat kerawanan tersebut diukur berdasarkan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu Pusat.
Galih mengatakan bahwa IKP adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.
Di Kaltim lanjutnya Selain Kabupaten Kutai Kartanegara Bawaslu juga melihat kerawanan juga terjadi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
“Dua Kabupaten yang tingkat kerawananya diatas 20 persen adalah Kutai kartanegara mencapai 51,48 Persen, sementara Kubar 50,30 Persen,” kata Galih.
“Sementara Delapan kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori Rawan Sedang bekisar diangka 20 – 38 persen,” jelas Galih.
IKP, lanjut Galih sudah dirilis oleh Bawaslu Repuplik Indonesia (RI) saat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), Februari 2024 lalu. Dalam proses pengambilan data IKP, ternyata bersamaan dengan keperluan data untuk Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Lalu, ada sejumlah hal yang menjadi poin penting. Terutama pendalaman informasi mengenai Pemilu di Kaltim. Meski rawan lanjut Galih semua masih bisa diatasi dengan penguatan aspek pengawasan menjelang pelaksanaan pemilihan.
Salah satu aspek penting yang harus diawasi adalah menghindari terjadinya kompetisi politik yang tidak sehat antara satu calon dengan calon lainnya.
Saat ini lanjut Galih ada tahapan Pilkada serentak di Kaltim. Bawaslu Kaltim memiliki kepentingan menyampaikan pesan kepada masyarakat, bahwa Kaltim bagian dari pengingat terhadap potensi pelanggaran yang akan muncul pada tahapan Pilkada serentak tahun ini.
Peringkat rawan di level provinsi di Indonesia lanjut Galih, berdasarkan konstruksi IKP yang terdiri dari 4 dimensi, 12 subdimensi, hingga 61 indikator. Untuk sosial politik, terdiri dari 3 subdimensi dan 16 indikator. Lalu penyelenggaraan pemilu, terdiri dari 5 subdimensi dan 24 indikator.
“Sisanya untuk kontestasi dan partisipasi, terdiri dari 2 subdimensi 15 indikator dan 2 subdimensi 6 indikator,” jelasnya.
Dikutip dari laman resmi Bawaslu, IKP tahun ini memiliki tiga tujuan. Diantaranya melakukuan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakuka pencegahan kerawanan pemilu, sera menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI.
DI acara ini, digelar pula diskusi panel yang menghadirkan tiga narasumber. Materi diskusi tersebut diantaranya media sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi politik pada Pilkada 2024, kemerdekaan pers yang bertanggungjawab di Pemilu 2024, serta peran media dalasm pengawasan Pilkada 2024.
Selain itu Galeh Akbar Tanjung juga mengingatkan peran media yang sangat kompleks dan sangat dibutuhkan. Terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Bawaslu Kaltim mengapresiasi banyaknya wartawan yang hadir dalam Launching IKP ini.
“Kami butuh media, kami butuh teman-teman wartawan, agar pesan yang kami sampaikan sampai ke masyarakat,” tegasnya. Red
