Samarinda, Solidaritas – Minggu malam, 26 April 2026, jarum jam menunjukkan pukul 22.00 Wita. Di saat sebagian besar warga Kalimantan Timur mulai mengakhiri hari, sebuah unggahan di akun Instagram @h.rudymasud memecah kesunyian digital. Bukan berisi capaian kerja atau agenda seremonial, Gubernur Rudi Mas’ud justru hadir dengan nada yang sangat personal: sebuah permohonan maaf.
Polemik renovasi Rumah Jabatan (Rujab) senilai Rp 25 miliar yang sempat memanaskan suhu politik di Benua Etam kini memasuki babak baru. Lewat layar gawai, Rudi mengakui bahwa kegaduhan yang timbul adalah sebuah refleksi penting bagi kepemimpinannya.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” tulisnya. Kalimat itu bukan sekadar basa-basi politik, melainkan respons atas tajamnya sorotan publik terhadap rencana pengadaan fasilitas mewah yang dianggap “tuli” terhadap realita sosial.
Sorotan tajam masyarakat sebelumnya tertuju pada beberapa item yang dinilai tidak mendesak. Keberadaan kursi pijat dan akuarium air laut dalam daftar renovasi menjadi simbol yang memicu pertanyaan besar: sejauh mana sensitivitas anggaran pemerintah di tengah tantangan ekonomi masyarakat?
Rudi tak membantah bahwa proyek tersebut memicu jarak antara pemerintah dan rakyatnya. Ia menyadari, komunikasi yang tidak utuh telah melahirkan kesalahpahaman yang lebar.
Meski perencanaan renovasi tersebut diklaim sebagai warisan dari masa sebelum ia menjabat, Rudi memilih untuk tidak cuci tangan.
“Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini,” tegasnya.
Langkah yang diambil Rudi selanjutnya terbilang cukup berani dan tidak biasa. Demi meredam gejolak dan menunjukkan tanggung jawab moral, ia memutuskan untuk menanggung biaya fasilitas tambahan tersebut menggunakan dana pribadinya.
Kursi pijat dan akuarium air laut yang sempat menjadi buah bibir, kini tak lagi membebani APBD.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi yang di luar fungsi kedinasan,” katanya. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.
Lebih dari sekadar urusan renovasi fisik, peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Rudi menekankan bahwa kepercayaan publik adalah modal utama yang sangat mahal harganya.
Kepercayaan itu, menurutnya, tidak hanya dibangun lewat program-program megah, tetapi melalui keberanian untuk mengakui kekurangan dan bersikap terbuka.
Rencana renovasi pun kini memasuki tahap peninjauan ulang secara menyeluruh. Rudi berjanji akan memilah kembali mana kebutuhan yang benar-benar esensial untuk fasilitas negara dan mana yang bisa dikesampingkan.
Malam itu, permohonan maaf Rudi Mas’ud bukan sekadar penutup polemik, melainkan sebuah janji untuk “pulang” kembali pada kebutuhan rakyat.
Sebuah komitmen untuk bekerja lebih teliti, lebih peka, dan lebih berhati-hati dalam menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tetap selaras dengan rasa keadilan masyarakat Kalimantan Timur. Red
