Samarinda, Solidaritas- Suasana kantor-kantor pemerintahan di Kota Samarinda tampak berbeda pada Jumat (17/4/2026). Pemerintah Kota Samarinda resmi memulai kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan yang dijadwalkan setiap hari Jumat.
Kebijakan ini bukan sekadar memberi kesempatan pegawai bekerja dari rumah, melainkan langkah nyata menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk efisiensi energi nasional.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin langsung pengawasan perdana kebijakan ini dari Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dari pusat kendali tersebut, performa para Aparatur Sipil Negara (ASN) dipantau secara real-time.
“Pemerintah pusat mengarahkan seluruh instansi untuk melakukan penghematan energi, mulai dari BBM hingga listrik. Samarinda menindaklanjutinya setiap hari Jumat,” jelas Andi Harun.
Meski bekerja dari balik layar di rumah masing-masing, para ASN tidak bisa bersantai. Pemkot telah menyiapkan sistem pengawasan digital yang ketat:
- Absensi 3 Kali Sehari: Menggunakan sistem auto-tagging atau geo-tagging untuk memastikan pegawai benar-benar berada di lokasi yang dilaporkan.
- Seragam Tetap Wajib: Walau di rumah, ASN tetap wajib mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan.
- Laporan Harian: Setiap tugas harus dilaporkan dan diverifikasi untuk memastikan output kerja tetap terjaga.
Inovasi menarik dari kebijakan ini adalah hadirnya dashboard monitoring. Melalui alat ini, Pemkot—bahkan masyarakat umum—bisa melihat langsung sejauh mana kebijakan WFH berdampak pada penurunan konsumsi BBM kendaraan dinas, penggunaan listrik kantor, hingga penggunaan air.
“Budaya kerja tidak boleh berubah, hanya tempatnya saja yang berbeda. Tanggung jawab tetap sama,” pungkas Andi Harun.
Dengan langkah ini, Samarinda tidak hanya bertransformasi menuju birokrasi digital, tetapi juga menjadi pionir kota yang peduli terhadap isu lingkungan dan penghematan energi nasional.Red
