Samarinda, Solidaritas – Menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026 mendatang, Polresta Samarinda mulai memperketat penjagaan di sejumlah titik vital. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas keamanan di Ibu Kota Kalimantan Timur tetap terjaga.
Pagi ini, Jumat (17/4/2026), suasana di Mapolresta Samarinda tampak lebih sibuk dari biasanya. Ratusan personel berseragam lengkap menyiagakan diri dalam apel kesiapan. Tak tanggung-tanggung, Polresta Samarinda mendapat dukungan kekuatan penuh dari Polda Kaltim dengan diterjunkannya dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Direktorat Samapta dan Satuan Brimob.
Penambahan pasukan ini akan difokuskan pada dua lokasi utama yang diprediksi menjadi titik konsentrasi massa, yakni Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada dan Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar.
Pengamanan berlapis disiapkan bukan hanya untuk mengantisipasi potensi kericuhan, tetapi juga guna memastikan fasilitas negara terlindungi dengan baik.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Samarinda dan tokoh masyarakat, menegaskan bahwa Polri akan mengedepankan pendekatan yang humanis.
“Personel dan peralatan sudah kami siapkan. Kami menekankan paradigma pelayanan yang mengedepankan sisi preventif dan preemtif. Langkah represif baru akan menjadi opsi terakhir jika tidak ada kerja sama atau terjadi gangguan terhadap kepentingan umum,” ujar Irjen Pol Endar Priantoro.
Di lokasi yang sama, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan adanya indikasi upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin membuat situasi kota bergejolak. Ia meminta masyarakat waspada terhadap adanya penyusupan dalam barisan massa.
“Kita mengantisipasi jangan sampai ada penyusupan. Saya juga meminta masyarakat bijak dalam bermedia sosial. Pastikan informasi yang beredar terverifikasi kebenarannya agar tidak menjadi pemicu (trigger) provokasi yang mengganggu kenyamanan warga,” tegas Andi Harun.
Dukungan terhadap terciptanya aksi yang damai juga datang dari organisasi keagamaan. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltim, KH Siswanto, menyatakan bahwa meski menyampaikan pendapat adalah hak demokrasi, namun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
“Kami mendorong penyampaian pendapat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadaban. Intinya, bagaimana aksi ini tidak anarkis, tetap damai, tertib, dan bertanggung jawab,” pesan KH Siswanto.
Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh agama ini diharapkan mampu meredam potensi gesekan di lapangan. Warga Samarinda pun diimbau untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa sembari menyaring setiap informasi yang diterima. Red
