Samarinda, Solidaritas – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah tegas guna mengakhiri polemik sewa kendaraan mewah jenis Land Rover Defender. Dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota, Kamis (16/4/2026), Wali Kota Samarinda Andi Harun mengumumkan pemutusan kontrak kerja sama dengan pihak penyedia jasa.
Keputusan ini diambil setelah Inspektorat Samarinda melakukan review internal dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan dalam perjanjian dengan realisasi di lapangan.
Berbeda dengan gaya komunikasi politik yang biasanya saling lempar tanggung jawab, Andi Harun secara terbuka mengakui adanya ketidakcermatan di internal Pemkot Samarinda.
“Dalam peristiwa ini terjadi ketidakcermatan dari dua belah pihak. Kami akui secara jujur bahwa ada kelemahan di internal pemerintah. Mengakui kesalahan jauh lebih elegan dibanding saling menyalahkan,” tegas Andi Harun di hadapan awak media.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Samarinda telah menarik unit kendaraan dan mengembalikannya kepada penyedia secara resmi. Selain itu, Andi Harun menginstruksikan audit lanjutan yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.
Langkah ini dilakukan untuk menelusuri apakah ada unsur kesengajaan atau pelanggaran disiplin kepegawaian oleh oknum internal. Tak hanya itu, Pemkot juga tengah menghitung ulang anggaran yang sudah sempat terserap untuk segera dikembalikan ke kas daerah.
Bagi Andi Harun, langkah transparansi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah bukanlah institusi yang selalu sempurna, namun setiap kekeliruan harus dijawab dengan perbaikan yang nyata.
“Ini menjadi pelajaran penting. Ke depan, mekanisme pengadaan dan pengawasan akan diperketat. Langkah ini adalah bentuk konsistensi kami dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah serta mencegah penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya. Red
