Samarinda, Solidaritas – Prestasi membanggakan berskala internasional kembali ditorehkan oleh Kota Samarinda. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini terpilih menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dianugerahi penghargaan kesehatan prestisius, WHO Healthy Cities Recognition Awards 2026, dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Penghargaan internasional ini diserahkan dalam ajang bergengsi yang berlangsung di Sydney, Australia, pada 1–3 September 2026. Namun, di balik riuh rendah prestasi tersebut, terselip sebuah kisah keteladanan yang sarat akan nilai integritas. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, justru memilih batal terbang ke Negeri Kanguru untuk menerima langsung piala idaman itu.
Bukan karena tidak menghargai capaian global ini, Andi Harun mengungkapkan bahwa jadwal kerjanya yang sangat padat di Kota Tepian membuat dirinya harus merelakan momen bersejarah tersebut.
Sebagai gantinya, ia mengutus Ketua Forum Kota Sehat Samarinda dengan didampingi Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Pemkot Samarinda untuk mewakilinya berdiri di atas panggung kehormatan WHO.
“Karena saya sedang banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka yang mewakili saya adalah Ketua Forum Kota Sehat dengan didampingi oleh Kabag Kerja Sama,” ujar Andi Harun hangat.
Menariknya, di balik pengutusan delegasi tersebut, Andi Harun menunjukkan sikap teladan yang sangat tegas terkait tata kelola keuangan daerah. Ia melarang keras Kabag Kerja Sama yang mendampingi ke Australia menggunakan sepeser pun anggaran Perjalanan Dinas (Perdis) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai konsekuensinya, pejabat yang berangkat wajib mengajukan cuti resmi agar kepergiannya tidak menabrak koridor aturan administrasi negara. Mengenai biaya, Andi Harun membeberkan bahwa seluruh ongkos perjalanan dan akomodasi hotel sebenarnya ditanggung penuh oleh pihak panitia WHO.
Namun, karena panitia menggunakan sistem reimbursement (pembayaran di awal lalu diganti kemudian), maka diperlukan modal awal di luar kas daerah.
“Saya melarang Kabag Kerja Sama menggunakan biaya perjalanan dinas. Jadi dia harus mengambil cuti. Kami membantu membiayainya dalam artian memakai biaya sendiri untuk pengeluaran sementara, sebab sistem dari WHO adalah reimburse,” jelas orang nomor satu di Samarinda tersebut dengan nada tegas.
Penghargaan dari badan kesehatan dunia ini dirasa sangat spesial dan membekas di hati publik Samarinda. Pasalnya, proses pemantauan dan penilaian yang dilakukan oleh WHO berlangsung sangat rahasia, independen, dan objektif.
Pemerintah Kota Samarinda bahkan sama sekali tidak pernah tahu kapan dan dengan metode apa kota mereka dipantau selama ini.
Andi Harun membeberkan bahwa sistem penilaian yang diterapkan WHO benar-benar bersih, murni, dan bebas dari intervensi pihak luar.
“Ini penghargaan yang sangat membanggakan karena kita tidak tahu kapan dinilainya dan dengan cara apa. Sistem penilaian mereka itu zero KKN dan zero kontak tatap muka. Tiba-tiba saja diumumkan oleh WHO kalau kita menerima penghargaan tersebut, dan kita menjadi satu-satunya di Indonesia,” pungkasnya dengan nada bangga.
Capaian internasional ini menjadi bukti nyata bahwa sistem tata kelola kota yang sehat di Samarinda telah diakui secara sahih di panggung dunia. Di saat yang sama, komitmen integritas sang wali kota memberikan pesan kuat kepada publik mengenai pentingnya menjaga marwah uang rakyat tetap pada tempatnya. Red
