Samarinda,Solidaritas – Perbaikan fasilitas SMP Negeri 24 Samarinda dipastikan masuk dalam daftar program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2026. Namun, hingga kini pekerjaan fisik belum dapat dimulai karena masih menunggu kesiapan anggaran serta proses pengadaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa masuknya SMP Negeri 24 dalam program 2026 bukan berarti rencana tersebut dibatalkan akibat penyesuaian anggaran.
“Smp 24 itu sebenarnya diprogram 2026. Keuangannya itu sekarang yang belum. Bukan efisiensi, tetap itu prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, sekolah tersebut sudah memperoleh sinyal positif untuk mendapatkan penanganan. Kendati demikian, pelaksanaan pekerjaan masih bergantung pada tahapan lelang yang hingga saat ini belum dilakukan.
“Saat ini sudah dapat tanda positif kalau itu, tapi enggak tahu kapan dikerjakan, belum dilelang,” katanya.
Kebutuhan Sekolah Terus Bertambah ia menjelaskan, kebutuhan perbaikan sarana pendidikan di Samarinda masih cukup besar. Usulan datang dari berbagai jalur, mulai dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga hasil peninjauan langsung anggota dewan ke sejumlah sekolah.
Ia menyebut, hampir di setiap kecamatan masih ditemukan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang membutuhkan perhatian.
“Kalau kita ke lapangan, itu dari setiap kecamatan biasanya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu,” ungkapnya.
Namun, banyaknya kebutuhan tersebut harus berhadapan dengan kemampuan fiskal daerah. Penyesuaian anggaran membuat pemerintah dan DPRD harus kembali memilah program berdasarkan tingkat urgensi.
“Kalau anggarannya kemarin misalnya Rp50 miliar, karena ada efisiensi, tentunya kita pilih lagi yang prioritas yang mana,” jelasnya.
Tak Hanya Mengandalkan APBD Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pembiayaan perbaikan sekolah tidak hanya mengandalkan APBD Kota Samarinda. Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan sumber pendanaan lain, seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat.
“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” pungkasnya Adv
