Samarinda, Solidaritas – Perjuangan menekan angka stunting di Kota Samarinda kini menemui jalan terjal. Ujung tombak yang selama ini bergerak senyap di gang-gang sempit para kader kelurahan harus menghadapi realitas pahit setelah dukungan anggaran operasional mereka terkena dampak kebijakan efisiensi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran besar akan melambatnya aktivitas pendataan dan pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan.
Kondisi dilematis ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menegaskan bahwa dukungan operasional bagi para kader bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan urat nadi pergerakan mereka di masyarakat.
“Kalau anggarannya tidak ada, ya susah. Orang mau jalan saja butuh bensin,” ujar Riska dengan nada prihatin, Rabu (19/8/2026).
Menurut Riska, peran para kader jauh melampaui rutinitas bulanan di Posyandu. Merekalah yang mengetuk pintu-pintu rumah warga, mengumpulkan data valid dari akar rumput, hingga memberikan edukasi langsung kepada para ibu.
Ketika ruang gerak ini dibatasi oleh ketiadaan ongkos jalan, program penanganan stunting pemerintah terancam kehilangan mata dan telinganya.
Persoalan kian rumit setelah adanya kebijakan penggabungan tugas. Saat ini, kader Posyandu, kader stunting, dan kader lainnya telah disatukan dalam satu kelompok kerja. Sayangnya,
beban kerja yang kian menumpuk ini tidak dibarengi dengan apresiasi yang sepadan.
“Sekarang kader Posyandu, kader stunting, dan kader lainnya menjadi satu, tetapi honornya sudah tidak ada lagi. Padahal mereka mengurus banyak data,” ungkap Riska.
Ia mengingatkan bahwa pengentasan stunting bukanlah program instan, melainkan kerja berkelanjutan yang menyasar unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Membiarkan para kader bekerja tanpa dukungan operasional dinilai sebagai langkah mundur dalam visi kota sehat.
Riska berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan ini. Baginya, efisiensi anggaran daerah harus dilakukan secara bijak, tanpa mengorbankan hak-hak pekerja sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kader merupakan salah satu ujung tombak karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat. Dukungan operasional kader tetap harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan penanganan stunting,” pungkasnya. Adv
