Samarinda, Solidaritas – Membangun sebuah kota sering kali diidentikkan dengan semen, beton, dan aspal yang berkilau. Padahal, ada fondasi yang jauh lebih rapuh namun krusial untuk masa depan, yaitu manusia dan keluarganya. Hal inilah yang kini menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, blak-blakan mengenai kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda. Di balik pundak dinas ini, ada tanggung jawab besar untuk mengurus penanganan stunting hingga ketahanan keluarga. Ironisnya, mereka harus bergerak dengan ruang gerak anggaran yang sangat sempit.
Pada tahun 2024, DP2KB tercatat hanya mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar. Bagi sebuah dinas dengan segudang program makro—mulai dari pengendalian penduduk, program KB, hingga Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah angka ini tentu jauh dari kata ideal.
“Kalau dibilang cukup, sebenarnya belum. Tetapi dengan anggaran yang ada, mereka sudah berupaya semaksimal mungkin,” ujar Sri Puji, Senin (13/6/2026).
Sri Puji membeberkan bahwa porsi terbesar APBD yang mengalir ke DP2KB justru habis terserap untuk belanja rutin. Mulai dari gaji pegawai, tunjangan, hingga operasional kantor.
Akibatnya, nafas berbagai program strategis di lapangan terpaksa bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat melalui BKKBN.
Imbas paling nyata dari minimnya anggaran ini dirasakan langsung oleh para ujung tombak di lapangan. Insentif untuk kader Posyandu serta Tim Pendamping Keluarga hingga saat ini masih sangat terbatas.
Jangankan untuk operasional di lapangan, fasilitas fisik seperti bangunan kantor DP2KB dan balai penyuluhan di beberapa kecamatan pun dilaporkan sudah banyak yang rusak.
Masalah DP2KB tidak berhenti pada urusan dompet. Sri Puji juga menyoroti tantangan klasik yang hingga kini belum tuntas: ego sektoral data.
Bagaimana mungkin sebuah program bisa tepat sasaran jika peta yang digunakan berbeda-beda? Sri Puji mengungkapkan masih ada jurang perbedaan data antara DP2KB, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Perbedaan ini mencakup hal mendasar, mulai dari jumlah Posyandu hingga data riil sasaran stunting.
“Kalau data jumlah Posyandu saja berbeda, bagaimana kita bisa fokus menurunkan angka stunting? Data ibu hamil, balita kurang gizi, hingga keluarga rentan stunting harus sama,” tegasnya.
Selain itu lanjutnya, keselarasan data adalah harga mati agar anggaran yang sudah minim tidak terbuang sia-sia akibat salah sasaran.
Melalui APBD Perubahan maupun penganggaran tahun berikutnya, DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota untuk memberikan suntikan anggaran segar bagi DP2KB. Anggaran ini mendesak untuk memperbaiki fasilitas kecamatan dan menghidupkan kembali Kampung KB.
Sri Puji mengingatkan semua pihak bahwa hasil dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak bisa instan. Berbeda dengan proyek fisik yang bisa langsung dipamerkan setelah selesai dibangun, hasil dari ketahanan keluarga adalah investasi jangka panjang.
“Kalau membangun jalan, hasilnya langsung terlihat. Tapi pembangunan keluarga baru akan terasa 20 tahun ke depan melalui kualitas sumber daya manusianya,” pungkas Sri Puji hangat.
Bagi Komisi IV DPRD Samarinda, jika visi Kota Samarinda adalah mencetak SDM yang unggul, maka ruang keluarga harus menjadi tempat pertama yang dibenahi dan didukung secara penuh. Adv
