Samarinda,Solidaritas – Menjaga wajah Kota Tepian agar tetap bersih dan asri setiap hari bukanlah perkara mudah. Di balik keindahan sudut-sudut kota, ada peluh dan kerja keras para tenaga kebersihan atau yang akrab disapa “Pasukan Kuning”.
Sayangnya, dedikasi besar yang mereka berikan setiap hari dinilai belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang mereka terima.
Sorotan tajam ini datang dari parlemen kota. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan adanya ketimpangan kesejahteraan yang cukup mencolok antara para pejuang kebersihan lapangan ini dengan pekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Menurut Deni, kondisi ini sudah sepatutnya menjadi perhatian serius dan mendesak bagi Pemerintah Kota Samarinda.
Saat ini, seorang Pasukan Kuning di Samarinda mengantongi gaji pokok sekitar Rp2,4 juta per bulan. Jika ditambah dengan uang gizi sebesar Rp300 ribu, total penghasilan yang mereka bawa pulang berada di angka Rp2,7 juta. Angka tersebut nyatanya masih berada di bawah garis Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda.
“Kalau melihat beban kerja mereka yang setiap hari turun langsung ke lapangan menjaga kebersihan kota, tentu sudah sepatutnya kesejahteraan mereka mendapat perhatian lebih. Minimal penghasilan mereka bisa setara dengan UMK, bahkan lebih baik lagi jika memungkinkan,” tutur Anggota DPRD Kota Samarind dari Fraksi Gerindra ini
Lebih lanjut Deni mengatakan bahwa, peran Pasukan Kuning sangat vital dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat dan nyaman untuk ditinggali.
Mengandalkan tenaga fisik yang besar sejak subuh hingga petang, risiko kerja yang mereka hadapi di jalanan pun tidak kecil. Oleh karena itu, kesenjangan upah yang terlalu jauh dengan instansi lain dirasa mencederai asas keadilan bagi para pekerja lapangan.
Merespons kondisi tersebut, Komisi III DPRD Samarinda menyatakan siap pasang badan dan memberikan dukungan penuh kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda.
“Kami tidak ingin ada ketimpangan yang terlalu mencolok. Mereka bekerja dengan tenaga yang luar biasa dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sudah sewajarnya mereka memperoleh perhatian yang lebih baik,” tegasnya.
Mereka berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan kenaikan upah ini agar masuk dalam prioritas penyusunan kebijakan anggaran belanja daerah ke depan. Penghargaan yang sepadan bukan lagi sekadar bonus, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi demi senyum yang lebih ramah dari para penjaga kebersihan kota. Adv
