Samarinda, Solidaritas – Membangun sebuah kota besar seperti Samarinda tentu membutuhkan napas pendanaan yang panjang. Namun, bagi Wali Kota Samarinda, Andi Harun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukanlah tembok penghalang untuk menghadirkan fasilitas kelas wahid bagi warga “Kota Tepian”.
Strategi ini terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Arutala Ballroom Bapperida Samarinda, Kamis (7/5/2026). Dalam forum tersebut, Andi Harun menghadirkan sosok kunci di balik kebijakan keuangan nasional, yakni Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., GRCE.
Di depan seluruh kepala perangkat daerah, Andi Harun membedah peluang “jemput bola” anggaran ke pemerintah pusat. Tujuannya jelas: memperkuat pembiayaan pembangunan di luar dana transfer daerah konvensional.
“Kalau kita bisa mendapatkan alokasi pembiayaan dari pusat, manfaatnya tetap sama bagi masyarakat,” ujar Andi Harun optimis.
Salah satu bukti nyata keberhasilan strategi ini adalah pengadaan alat kesehatan canggih di RS IA Moeis.
Fasilitas medis modern tersebut berhasil didatangkan tanpa menguras sepeser pun dana APBD Kota Samarinda, melainkan melalui jalur anggaran sektoral kementerian.
Pola seperti inilah yang ingin ia tularkan kepada seluruh jajarannya agar lebih kreatif mencari celah pembiayaan pusat.
Namun, urusan pembangunan bukan sekadar soal angka dan infrastruktur. Di sela-sela bahasan teknis keuangan, Andi Harun memberikan catatan khusus soal pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.
Ia menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci agar persoalan sosial di lapangan tidak berujung menjadi kegaduhan di tengah masyarakat.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Samarinda berharap barisan perangkat daerah semakin solid dan jeli melihat peluang.
Dengan strategi pembiayaan yang cerdik dan komunikasi publik yang hangat, targetnya hanya satu: menghadirkan pelayanan publik yang optimal tanpa harus terbebani keterbatasan anggaran daerah. Red
