Kutai Kartanegara, Solidaritas- Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam membangun daerah dari pinggiran terus diperkuat. Kabar terbaru, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar memastikan bahwa program pendamping desa dan kelurahan yang dikenal dengan sebutan “Pendekar Idaman” akan tetap hadir mengawal pembangunan pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Kepastian ini membawa angin segar bagi percepatan pembangunan di tingkat akar rumput. Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja keras di balik layar untuk memastikan program ini berjalan lebih matang dan stabil secara finansial.
“InsyaAllah tetap kita jalankan. Saat ini kami sedang melakukan analisis mendalam terkait kondisi keuangan daerah agar ke depan program ini berjalan tanpa kendala anggaran sedikit pun,” ujar Arianto saat ditemui pada Jumat (1/5/2026).
Tak hanya soal anggaran, aspek legalitas juga menjadi prioritas. Arianto menjelaskan bahwa payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Targetnya, regulasi ini akan rampung dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan bulan Mei ini Perbup-nya sudah terbit dan bisa segera kita tetapkan,” tambahnya optimis.
Menatap tahun 2026, DPMD Kukar telah menyusun strategi matang yang dibagi dalam dua fase. Semester pertama akan difokuskan pada pembenahan administrasi dan pemetaan kekuatan anggaran. Memasuki semester kedua, barulah “mesin” eksekusi mulai dipanaskan untuk menjalankan berbagai program yang bersifat prioritas.
Arianto menegaskan, instruksi Bupati sangat jelas: program dedikasi ini harus dikawal agar tetap terukur dan memberikan dampak nyata. Ia juga memastikan bahwa struktur personel Pendekar Idaman tidak akan berubah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
“Keberadaan para pendamping ini sangat krusial. Mereka adalah ujung tombak yang mengawal visi misi pemerintah daerah agar manfaatnya benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” tutupnya.
Dengan berlanjutnya program ini, diharapkan sinergi pembangunan antara pusat dan desa di Kutai Kartanegara tetap terjaga demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Red
