Samarinda, Solidaritas – Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada Sabtu, 2 Mei besok, sebuah “kado pahit” justru terungkap dari balik meja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda.
Di tengah semangat perayaan pendidikan, ditemukan ketidaksesuaian data yang mencolok terkait pembangunan sarana sekolah di Kota Tepian.
Anggota Pansus LKPJ, Abdul Rohim, membeberkan bahwa laporan kinerja yang disodorkan Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda tidak selaras dengan kenyataan di lapangan.
Meski dalam dokumen laporan progres fisik diklaim sudah tuntas 100 persen, hasil inspeksi mendadak justru menunjukkan kondisi yang kontras.
“Ironisnya, di laporan tertulis semuanya sudah selesai 100 persen. Namun, saat kami turun langsung mengecek sampel proyek, faktanya masih ada sekolah yang belum rampung. Sisa pekerjaannya masih ada yang di kisaran 10 hingga 30 persen,” ungkap Abdul Rohim dengan nada kecewa.
Proyek yang seharusnya menjadi fasilitas belajar siswa ini terkendala karena perencanaan yang dinilai kurang matang. Masalah fondasi bangunan yang membutuhkan biaya tambahan di tengah jalan membuat anggaran membengkak dan dana yang tersedia tak cukup untuk menyelesaikan bagian bangunan lainnya.
Target yang seharusnya tuntas pada Desember 2025 kini meleset, meninggalkan bangunan yang belum bisa berfungsi maksimal tepat di saat publik bersiap merayakan hari besar pendidikan.
“Kami sangat menyayangkan hal ini. Menjelang Hardiknas, kita ingin melihat hasil nyata, bukan sekadar angka-angka di atas kertas yang tidak sesuai fakta. Transparansi dalam laporan ini akan kami telusuri lebih jauh melalui pencocokan dokumen LKPJ,” tegasnya.
Temuan ini menjadi catatan merah bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih memperketat pengawasan dan perencanaan proyek pendidikan, agar peringatan Hardiknas ke depan tidak lagi diwarnai dengan gedung sekolah yang masih setengah jadi. Red
