Samarinda, Solidaritas – Sejumlah proyek infrastruktur “mewah” di Kota Samarinda kini berada di bawah radar tajam Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda. Meski anggaran terus membengkak, hasil di lapangan dinilai belum sebanding dengan ekspektasi publik.
Ketua Pansus LKPJ, Achmad Sukamto, secara blak-blakan menyoroti proyek kolam retensi Sempaja. Proyek yang diharapkan menjadi penawar banjir ini mengalami lonjakan anggaran dari Rp19 miliar menjadi Rp28 miliar, namun kenyataannya masih jauh dari kata tuntas.
“Anggaran bertambah, tapi belum terintegrasi. Kolam retensi itu bukan cuma soal fisik, tapi sistemnya harus utuh, termasuk pompanya. Kalau tidak terintegrasi, ya persoalan banjir tidak akan terjawab,” tegas politisi Golkar tersebut.
Tak hanya soal banjir, wajah pengelolaan sampah di Samarinda juga tak luput dari kritik. Sukamto menyayangkan adanya perubahan spesifikasi teknis (sunat titik pipa) pada penampungan gas sampah, yang semula direncanakan 25 titik menyusut drastis menjadi hanya 9 titik.
Pengurangan ini dikhawatirkan membuat pengelolaan gas sampah menjadi tidak maksimal.
Sorotan pun berlanjut ke ikon baru kota, Teras Samarinda. Pansus menilai skema kerja sama pengelolaan di kawasan ini sangat timpang. Dengan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang hanya di angka Rp500 juta atau sekitar 10 persen, DPRD merasa ada yang tidak beres dengan kontrak kerja samanya.
“Pembagian ini sangat kecil. Kami akan merekomendasikan perubahan kontrak. Skema bagi hasilnya harus lebih adil dan proporsional untuk daerah,” lanjut Sukamto.
Pansus juga “menagih janji” terkait proyek terowongan yang rekomendasi pelebaran jalur masuknya (inlet) belum juga disentuh sejak tahun 2024. Sukamto mengingatkan agar rencana besar pemerintah, termasuk pengolahan sampah menjadi energi, jangan sampai menjadi proyek yang hanya besar di angka anggaran, namun minim manfaat.
“Jangan sampai nilai anggaran besar, tapi hasilnya tidak sebanding dengan uang rakyat yang sudah dikeluarkan,” pungkasnya.
