Samarinda, Solidaritas – Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sebuah usulan menekankan pentingnya beberapa aspek kunci dalam pendidikan antara lain pembaruan kurikulum dan pelatihan vokasi. Usulan tersebut menekankan pentingnya pembaruan kurikulum yang relevan dan mutakhir untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, penyediaan pelatihan vokasi yang relevan juga dianggap penting untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM.
Hal ini diungkapkan Andi Harun walikota Samarinda saat bertemu dengan jajaran Pemprov Kaltim Senin (5/5/2025).
Andi Harun menegaskan pentingnya sinkronisasi program dan persiapan sejak dini hal ini penting karena sinkronisasi program pendidikan dengan program lain seperti kesehatan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas SDM secara holistik.
Selain itu, persiapan sejak dini juga dianggap penting untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dan mengurangi kesenjangan kualitas SDM.
Dengan demikian, usulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kemajuan daerah melalui pendidikan yang berkualitas dan relevan. Dengan pendidikan yang baik, diharapkan SDM dapat berkembang secara optimal dan menjadi pengungkit kemajuan daerah.
Di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerataan pendidikan melalui program Gratispol, Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan dukungan penuh namun dengan penekanan khusus, kualitas tak boleh dikorbankan demi akses semata.
Walikota Samarinda ini menilai bahwa kebijakan pendidikan gratis yang digagas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud merupakan langkah progresif, tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih substansial.
“Kalau kita hanya bicara akses, kita bisa saja puas dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tapi pertanyaannya, apakah lulusan kita mampu bersaing di pasar kerja? Jangan sampai kita mencetak pengangguran berijazah,” jelas Andi Harun.
Meski saat ini Samarinda mencatat IPM tertinggi di Kaltim lanjut Andi Harun, namun capaian tersebut belum cukup mencerminkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menghadapi tantangan global.
“IPM itu hanya mengukur apakah ada sekolah, apakah warganya sekolah, dan berapa persen yang melek huruf. Tapi IPM belum tentu mencerminkan kualitas SDM yang siap kerja,” tuturnya.
Andi Harun menegaskan bahwa reformasi institusi pendidikan menjadi langkah mendesak.
Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya mencetak lulusan, tetapi harus mampu menciptakan talenta yang kompeten dan adaptif terhadap dunia kerja yang semakin kompetitif.
“Kalau kita tidak meningkatkan mutu pendidikan, kita hanya akan bergantung pada belas kasihan dunia industri. Kita akan terus tertinggal oleh pencari kerja dari luar daerah. Kita tidak boleh kalah kualitas,” tegasnya.
Dengan demikian, usulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kemajuan daerah melalui pendidikan yang berkualitas dan relevan. Dengan pendidikan yang baik, diharapkan SDM dapat berkembang secara optimal dan menjadi pengungkit kemajuan daerah. Red
