Kutai Kartanegara,Solidaritas – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat desa melalui pembangunan 14 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di berbagai wilayah pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan mendekatkan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan balita, serta mendukung program nasional pencegahan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar , Asmi Riyandi Elvandar kepada media mengatakan bahwa pembangunan Posyandu dilakukan secara sistematis, mulai dari penentuan lokasi strategis, penyediaan fasilitas, hingga pelatihan kader kesehatan desa.
“Posyandu bukan hanya tempat timbang bayi, tapi juga edukasi gizi, pemantauan ibu hamil, imunisasi, dan layanan kesehatan dasar lainnya,” Kata Asmi Jumat (3/5/2025).
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sejalan dengan visi “Kukar Idaman” (Kukar yang Indah, Damai, Aman, Nyaman, dan Maju). Pembangunan kesehatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kukar melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
Beberapa aspek penting dalam pembangunan kesehatan di Kukar seperti peningkatan akses layanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Kemudian peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pelatihan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas, dan penggunaan teknologi.
Khusus untuk Posyandu lanjut Asmi Pemkab Kukar fokus pada peningkatan akses Kesehatan karena keberadaan posyandu menjangkau desa-desa terpencil yang belum memiliki akses kesehatan memadai.
Selain itu posyandu berperan vital dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, dan kader posyandu akan dilatih untuk memberikan layanan berkualitas tinggi sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas kader.
” DPMD Kukar memastikan ketersediaan imunisasi dan obat-obatan untuk menunjang keberhasilan operasional Posyandu,” kata Asmi.
Dengan pembangunan 14 Posyandu ini, Kukar berharap dapat meningkatkan layanan kesehatan dasar dan mencapai target zero stunting. “Kalau layanan kesehatan dasar sudah merata, kita bisa bicara soal desa yang benar-benar mandiri dan sehat,” jelasnya.
“Intervensi layanan kesehatan tidak terkena rasionalisasi. Pembangunan Posyandu tetap berjalan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak,” tambahnya.
Pembangunan posyandu dilakukan secara bertahap dan sistematis, mulai dari pemilihan lokasi strategis, penyediaan fasilitas, hingga pelatihan kader kesehatan desa agar layanan dapat diberikan secara profesional dan berkelanjutan.
Saat ini, DPMD Kukar tengah memetakan wilayah prioritas berdasarkan indikator kepadatan penduduk, kondisi geografis, serta tingkat kerawanan kesehatan. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu menjangkau desa-desa terpencil yang belum memiliki akses layanan kesehatan memadai.
“Posyandu bukan hanya tempat timbang bayi. Di sana juga dilakukan edukasi gizi, pemantauan kehamilan, imunisasi, serta layanan kesehatan dasar lainnya. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang layak, di mana pun mereka tinggal,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, DPMD Kukar turut memastikan ketersediaan peralatan medis, imunisasi dasar, serta materi edukasi kesehatan. Di beberapa wilayah terpencil, pemerintah berencana menggandeng puskesmas keliling untuk mendukung layanan Posyandu secara berkala.
Pembangunan 14 Posyandu lanjut Asmi merupakan bagian dari target jangka panjang Pemkab Kukar dalam mencapai zero stunting serta meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak secara signifikan.
“Jika layanan kesehatan dasar sudah merata, barulah kita bisa bicara tentang desa yang mandiri dan sehat,” tutupnya. ADV/DPMDKukar/IL
