Kutai Kartanegara , Solidaritas – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 telah menetapkan program strategis pembangunan daerah yang terdiri dari 23 Program Dedikasi Kukar Idaman (Kutai Kartanegara Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri).
Dalam satu Program Dedikasi KUKAR IDAMAN ditujukan untuk menyediakan Air Bersih bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUMDesa sebagai pengelola AirBersih secaramandiri. Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 Unit selama periode kepemimpinan.
Untuk mewujudkan hal itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, serta rumah layak huni (RLH).
Hal ini diungkapkan Plt Kepala Disperkim, M. Aidil kepada media (17/3/2025).
Lebih lanjut M Aidil mengatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar sebagai instansi teknis yang menangani bidang ini, memainkan peran strategis dalam memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tersebut.
“Tahun ini, program kami lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan stunting, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkim adalah penyediaan sarana air bersih, sanitasi, serta rumah tidak layak huni (RTLH) yang memang layak untuk ditinggali,” kata Aidil.
Untuk program tahun ini lanjut Aidil , adalah proyek pembangunan infrastruktur di beberapa titik yang menjadi prioritas, termasuk di wilayah Jembatan Manila yang menjadi pusat perhatian dalam pengembangan fasilitas pendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Dinas Perkim juga melaksanakan pembangunan rumah layak huni (RLH) secara tersebar di beberapa kecamatan, berdasarkan data agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Untuk RLH, pembangunan rumah beda juga dilakukan berdasarkan data RBPK, sehingga tersebar di beberapa lokasi, tidak hanya di satu titik saja. Kami memastikan bahwa bantuan ini benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan,” tambahnya.
Pembangunan rumah layak huni sesuai instruksi Bupati Kukar diharapkan benar benar menyasar untuk masyarakat kurang mampu sehingga perlu kolaborasi dengan pemerintah desa, program ini yang merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kukar.
Program ini sejalan dengan Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan, yang melibatkan Pemkab Kukar, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan.
Aidil menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
Dari itu lanjut Aidil, Bupati mengharapkan agar program ini harus dikawal dan pengawalannya jangan sampai terhenti dengan pemberian bantuan rumah layak huni saja. Harus ada pengawalan keberlanjutan seperti dilihat dari anak – anaknya, harus terus melanjutkan pendidikan dan kemudian hari akan ada program 1 keluarga 1 sarjana yang dikhususkan untuk keluarga pra sejahtera.
“Peran Kades sangat penting dalam hal ini untuk mengawal keluarga prasejahtera, jangan hanya sampai dibedah rumah dan selesai sedangkan hal lainnya tidak diperhatikan dan persoalan kemiskinan tidak akan pernah tuntas”,tegasnya. ADV/Diskominfo Kukar/ Sul
