Kutai Kartanegara, Solidaritas – Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar bekerja sama dengan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk mengkonsep program Pendampingan Desa Wisata. Program ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat di tiga desa terpilih, salah satunya Desa Kersik.
Dengan kerja sama ini, diharapkan desa-desa wisata di Kukar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dispar Kukar awalnya menargetkan lima desa untuk pendampingan desa wisata, namun karena efisiensi dan keterbatasan waktu, targetnya dikurangi menjadi tiga desa. Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan target ini.
Program ini merupakan lanjutan dari inovasi yang telah dilaksanakan pada 2024. Tahun ini Desa Kersik, menjadi salah satu dari tiga desa terpilih yang akan mendapat pendampingan intensif hingga akhir tahun.
Pendampingan desa wisata juga mencakup manajemen dengan sekitar 10 kegiatan yang disesuaikan dengan permasalahan masing-masing desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan desa dalam mengelola wisata secara efektif dan berkelanjutan.
Hal tersebut diungkapkan Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar Kukar, M Ridha Fatrianta.
“Sampai dengan sekarang masih tahap persiapan kemarin baru Desa Kersik pendamping baru satu desa mungkin nanti jadwalnya setelah libur Idul Adha kita lanjutkan lagi,” kata Ridha saat dikonfirmasi Selasa (03/06/2025).
Ridha mengaku tujuan pendamping desa wisata ini untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat. Ia menegaskan meski sudah wisata yang dikelola dan berjalan pihaknya menilai tentu perlu dilakukan peningkatan.
“Jika sudah ada harus meningkatkan lagi potensinya, selain itu produk-produk wisata yang ada di situ mungkin jika sudah ada kita inovasi kan lagi dan di kembangkan lagi,” jelasnya.
Pendampingan desa wisata juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperluas pemasaran destinasi wisata berbasis masyarakat di masing-masing desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata di daerah tersebut.
“Pendampingan juga terkait dengan manajemen, jadi ada sekitar 10 kegiatan tiap- tiap desa kan ada permasalahan masing-masing,” lanjutnya.
Pendampingan desa wisata juga mencakup manajemen kelembagaan tata kelola organisasi dan manajemen keuangan, untuk membantu desa-desa wisata dalam mengelola keuangan dan organisasi dengan lebih efektif dan transparan.
Jadi lanjut Ridha , biar mereka memahami mana itu pemasukan, pendapatan, pengeluaran, itu kita berikan juga. Sebab kadang-kadang dalam organisasi salah satu kelemahannya ketika pengelolaan keuangan, ada salah paham dan sebagainya. Dengan adanya pengetahuan ini diharapkan tidak ada lagi permasalahan.
Ridha juga menyebutkan pengelolaan manajemen Even turut dalam pendampingan ini, dalam hal ini para pengelola desa wisata akan mengelola even dan juga mengelola homestay, hingga pengelolaan kuliner berbasis lokal.
“Jadi kita inginkan mereka dapat mengelola desa wisata dengan struktur yang termanajemen, misal pengelolaan kuliner lokal. Seperti di desa Sangkuliman itu ada produk khas di situ, jadi kita olah lebih inovatif dan mungkin nantinya bisa jadi cenderamata dan lain sebagainya, nanti akan ada pelatihan juga sebagai pemandu wisata dan manajemen pembuatan paket pariwisata seperti itu,” tegasnya.
M. Fauzan Noor, Ketua Program Kegiatan Pendampingan Desa Wisata, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mengembangkan desa wisata berbasis komunitas.
Program pendampingan ini dirancang dengan 10 tema, termasuk Manajemen Organisasi, Tata Kelola Keuangan, Pengolahan Kuliner Berbasis Bahan Lokal, dan Strategi Promosi Digital.
Peserta kegiatan terdiri dari beragam unsur masyarakat, seperti Pokdarwis, Karang Taruna, Koperasi Merah Putih, dan pelaku UMKM setempat.
Dini Zulfiani, dosen Administrasi Publik Unmul, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun desa wisata. Ia menyatakan bahwa semua pihak harus berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
Lembaga-lembaga desa seperti Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, dan lain-lain harus menyatukan langkah untuk mewujudkan visi bersama. Dini juga menekankan bahwa pendampingan harus menghasilkan hal konkret yang dapat diterapkan demi tercapainya visi dan misi organisasi desa wisata secara berkelanjutan. ADV/Diskominfo Kukar/IL
