Kutai Kartanegara, Solidaritas – Angin segar pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini harus berhadapan dengan realitas ekonomi yang menantang.
Di tengah tekanan fiskal yang mulai terasa, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan berarti menghentikan langkah untuk menyejahterakan warga.
Bagi Aulia, situasi ini justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk “naik kelas” dalam mengelola kebijakan. Ia menekankan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan membabi buta, melainkan sebuah seni untuk tetap tepat sasaran.
“Kita harus lebih inovatif, efisien, dan tepat sasaran dalam menjalankan program pembangunan,” kata Aulia.
Memasuki tahun 2027—yang menjadi fase krusial dalam RPJMD 2025–2029—Pemkab Kukar telah memetakan sejumlah prioritas strategis. Wajah pariwisata daerah, khususnya Pulau Kumala, akan kembali dipoles agar lebih optimal menggerakkan ekonomi lokal.
Tak hanya sektor plesiran, urusan perut dan lingkungan juga mendapat porsi utama. Penguatan sektor pangan dan transformasi pengelolaan sampah berbasis energi menjadi bukti bahwa Kukar serius mengejar pembangunan berkelanjutan (green industry). Aulia ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak nyata hingga ke tingkat desa.
Menariknya, pembangunan Kukar ke depan tidak lagi sekadar instruksi dari balik meja kerja. Aspirasi warga yang diserap dari bawah kini menjadi ruh dalam penyusunan kebijakan. Tantangannya memang tidak mudah: bagaimana mengubah ribuan usulan masyarakat menjadi program nyata saat dompet daerah sedang mengetat?
Jawabannya adalah kolaborasi. Pemerintah daerah kini mulai meninggalkan pola kerja konvensional yang kaku. Sektor swasta diajak lebih aktif “turun tangan”, sementara teknologi dimanfaatkan untuk memangkas birokrasi yang berbelit.
“Di tengah tekanan, pilihan strategi Kukar terlihat jelas: bukan menurunkan ambisi, melainkan mengubah cara untuk mencapainya dengan lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata,” tegas Aulia optimis.
Bagi masyarakat Kukar, tahun 2027 nanti mungkin akan menjadi titik uji. Namun dengan komitmen yang kuat, impitan fiskal ini diharapkan justru melahirkan inovasi yang membawa Kutai Kartanegara menjadi pusat pangan dan industri hijau yang tangguh di masa depan. Red
