Kutai Kartanegara, Solidaritas- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 telah menetapkan program strategis pembangunan daerah yang terdiri dari 23 Program Dedikasi Kukar Idaman (Kutai Kartanegara Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri).
Untuk itu Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) akan membangun 200 unit Rumah Relokasi Hunian (RRH) yang tersebar di 20 kecamatan pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan bahwa pembangunan rumah relokasi ini dilakukan berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Ini upaya kita untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan rumah hunian yang nyaman dan layak,” kata Aidil, Jumat (14/3/2025).
Aidil bilang, program RRH ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain pembangunan RLH, Dinas Perkim juga tengah melaksanakan program relokasi bagi korban bencana longsor di Desa Muay, Kecamatan Kembang Janggut. Saat ini, proses pematangan lahan sedang berlangsung sebagai persiapan pembangunan perumahan bagi warga terdampak.
Dinas Perkim berharap proyek ini dapat segera terealisasi agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana bisa kembali memiliki hunian yang aman dan layak.
Tahun ini, kami menargetkan pembangunan 200 unit rumah layak huni, sekaligus melakukan relokasi bagi warga terdampak longsor di Desa Muay. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang mengalami musibah bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik,” ungkapnya.
Program perumahan ini diharapkan tidak hanya memberikan hunian yang layak, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi menjadi bagian penting dari program ini, mengingat keterbatasan akses terhadap fasilitas tersebut sering kali menjadi penyebab utama tingginya angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Perkim Kukar berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif dilakukan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan program ini, pihaknya juga berencana memperkuat pemantauan dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang telah berjalan.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pembangunan bisa berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
Dampak positif dari program ini tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga akan memberikan manfaat besar bagi masa depan Kutai Kartanegara. Dengan peningkatan akses air bersih dan sanitasi, masyarakat dapat hidup lebih sehat, sehingga angka stunting dan penyakit berbasis sanitasi dapat ditekan secara signifikan.
“Fokus kita sesuai arahan Bupati Kukar menuju zero stunting, sehingga ada aspek pembenahan sanitasi di pemukiman,” tuturnya.
Di sisi lain, pembangunan rumah layak huni juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Masyarakat yang memiliki hunian yang layak akan lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, sehingga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah.
Dengan adanya program prioritas ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Dinas Perkim Kukar berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sehingga Kutai Kartanegara bisa semakin maju dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.
“Kami berharap tahun ini bisa berprogres dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya, agar angka stunting bisa menurun dan pemukiman di Kukar bisa tertata,” tutupnya. ADV/Diskominfro Kukar/Sup
