Samarinda, Solidaritas- Sektor ketenagakerjaan di Kota Tepian kembali dirundung awan kelam pada pertengahan tahun 2026 ini. Industri pertambangan yang selama ini menjadi salah satu urat nadi perekonomian, kini justru membawa kabar pahit seiring datangnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) teranyar.
Bagi ratusan pekerja, hilangnya pekerjaan bukan sekadar perkara statistik di atas kertas. Kehilangan mata pencaharian berarti hilangnya tumpuan dapur keluarga, yang otomatis memperparah situasi pasar kerja lokal yang kian kompetitif.
Bayang-bayang pengangguran memang masih setia menghantui Kota Samarinda. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Samarinda per Agustus 2025 sebenarnya sempat menunjukkan tren positif di angka 5,31 persen.
Angka tersebut menurun tipis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang sempat menyentuh 5,92 persen. Namun, penurunan yang lambat ini dinilai belum maksimal.
Ditambah dengan badai PHK tambang saat ini, sisa persentase tersebut kini menjelma menjadi pekerjaan rumah (PR) raksasa bagi pemerintah daerah.
Kondisi yang kian mengkhawatirkan ini memicu respons cepat dari gedung parlemen. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, secara terbuka mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda untuk tidak lagi menggunakan cara-cara lama yang konvensional.
Harminsyah menegaskan bahwa momentum perencanaan anggaran menuju tahun 2027 harus menjadi titik balik yang krusial. Disnaker dituntut melahirkan program penanggulangan pengangguran yang lebih taktis, nyata, dan langsung menyentuh akar rumput.
“Kami juga bertanya-tanya, kenapa pengangguran di Samarinda tidak berkurang maksimal secara persentase? Itu menjadi catatan buat Disnaker, agar ke depan program yang dibuat benar-benar membantu masyarakat,” tutur Harminsyah dengan nada tegas, Sabtu (11/7/2026).
DPRD Samarinda menilai program pelatihan yang ada saat ini harus dievaluasi total agar sebanding dengan membeludaknya jumlah pencari kerja baru, terutama para eks-karyawan tambang. Regulasi anggaran 2027 diharapkan tidak lagi fokus pada seremonial, melainkan pada pemulihan ekonomi yang konkret.
Pelatihan alih profesi, sertifikasi keahlian baru di luar sektor pertambangan, serta pembangunan jembatan penyaluran kerja yang lebih agresif kini menjadi harapan baru. Langkah cepat sangat dinantikan agar para pekerja yang terdampak PHK tidak terlalu lama terjebak dalam ketidakpastian, dan roda ekonomi keluarga mereka bisa kembali berputar. Adv
