Samarinda, Solidaritas – Pola penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini dinilai mengalami transformasi positif. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, proses asesmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap jauh lebih objektif karena tidak lagi semata-mata bergantung pada faktor senioritas atau latar belakang pendidikan kepamongprajaan seperti era terdahulu.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra. Menurutnya, pendekatan berbasis kompetensi ini menjadi langkah maju yang baik untuk menciptakan birokrasi yang dinamis.
Meski memuji proses asesmen yang berjalan, Samri juga memberikan catatan khusus terkait banyaknya posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II yang hingga kini masih berstatus lowong dan diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Fenomena serupa bahkan terjadi hingga ke level pemerintahan terendah.
“Kita sering memberikan masukan kenapa di pemerintah kota saat ini terlalu banyak Plt. Bahkan pemerintahan terendah pun ada Plt, lurah masih banyak yang Plt. Ada juga camat yang menjabat dua kecamatan sekaligus,” ujar Samri di Samarinda, Senin.
Saat ini tercatat ada 10 jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Samarinda yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun atau terkena mutasi. Kekosongan ini mencakup posisi strategis seperti:
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim)
- Kepala Bapperida dan Inspektur Inspektorat Daerah
- Sekretaris DPRD, Asisten I, Asisten III, serta Staf Ahli Bidang SDM.
Berdasarkan penjelasan yang diterima pihak legislatif, langkah Pemkot untuk tidak terburu-buru menetapkan pejabat definitif memiliki tujuan tersendiri. Masa penugasan Plt sengaja dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk memantau, menguji, dan menilai kemampuan nyata seorang pegawai di lapangan sebelum resmi dilantik.
Di sisi lain, Samri juga melihat adanya potensi dampak positif di sektor keuangan daerah dari kebijakan ini. Ia menduga status Plt yang bertahan lama secara tidak langsung berkontribusi pada efisiensi anggaran, khususnya pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt hanya memperoleh tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan kepadanya, di samping menerima TPP dari jabatan definitifnya. Berarti pemerintah berpotensi menghemat hingga 80 persen dari komponen TPP jabatan yang kosong,” jelasnya.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa hitungan efisiensi ini merupakan analisis pribadinya secara logis, bukan pernyataan resmi dari pemkot.
Terkait seberapa besar pengaruh status Plt ini terhadap efektivitas pelayanan publik, Samri menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada wali kota sebagai pemegang hak prerogatif.
Dinamika roda pemerintahan sejauh ini terpantau tetap berjalan normal tanpa kendala berarti.
Kabarnya, teka-teki pengisian jabatan definitif di lingkungan Pemkot Samarinda ini diprediksi baru akan terjawab menjelang akhir tahun, tepatnya secara serentak pada Desember 2026 mendatang, sembari menunggu kebijakan resmi selanjutnya dari pemerintah daerah. Adv
