Samarinda, Solidaritas – Menjadi bagian dari wilayah administratif ibu kota provinsi tidak serta-merta membuat sebuah kawasan terbebas dari jerat keterisolasian.
Realita pahit inilah yang masih membayangi potret pendidikan anak-anak di Loa Kumbar, sebuah wilayah terpencil di sudut Kota Samarinda.
Akses darat yang ekstrem, minimnya fasilitas penunjang, hingga persoalan administratif yang menjegal kesejahteraan guru, kini menjadi rapor merah yang memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah.
Kondisi geografis Loa Kumbar yang terisolasi diakui berdampak langsung pada hak anak-anak dalam mengenyam pendidikan layak. Sorotan tajam ini dikemukakan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.
Puji memaparkan bahwa pemerintah sebenarnya telah melangkah dengan membangun sebuah Sekolah Dasar (SD) filial (kelas jauh) di wilayah tersebut. Berdasarkan peninjauan langsung ke lapangan, sekolah kecil ini kini menjadi tempat bernaung bagi sekitar 50 murid, dengan didukung oleh delapan orang guru dan satu penjaga sekolah.
Sayangnya, keberadaan bangunan sekolah saja terbukti belum mampu mengurai benang kusut pendidikan di sana.
“Yang dikeluhkan oleh mereka adalah akses jalan dari Loa Buah ke Loa Kumbar. Kami sudah melewati sendiri jalur daratnya. Sebagian jalan sudah dicor, tetapi sebagian lainnya masih berupa jalan tanah dengan kondisi terjal dan di sisi jurang,” ungkap Puji menceritakan pengalamannya.
Infrastruktur jalan yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin keselamatan serta mobilitas warga dan para guru yang mengajar. Tak hanya jalanan yang ekstrem, lingkungan sekolah di Loa Kumbar pun terbilang masih jauh dari kata ideal.
Hingga kini, sekolah tersebut belum memiliki fasilitas mendasar seperti Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan ruang perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca siswa.
Melihat tantangan geografi yang berat, Puji juga menyuarakan aspirasi masyarakat setempat yang mendambakan adanya sekolah tingkat SMP di Loa Kumbar. Kehadiran SMP lokal diharapkan bisa memutus rantai putus sekolah akibat anak-anak yang harus bertaruh nyawa menempuh perjalanan jauh demi melanjutkan pendidikan.
Persoalan tidak berhenti pada fisik bangunan dan jalanan. Status sekolah yang masih berupa “filial” di bawah naungan sekolah induk SD Negeri 005 turut memicu polemik administratif yang pelik, khususnya bagi para guru.
Dari delapan tenaga pendidik yang bertugas—empat berstatus PPPK dan empat honorer—sebagian harus menghadapi kenyataan pahit terkait hak kesejahteraan mereka.
Akibat jumlah murid per rombongan belajar (rombel) yang sangat sedikit di wilayah terpencil, beberapa guru yang telah memenuhi kewajiban mengajar justru terancam tidak bisa mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi mereka karena terganjal aturan sistematis dari pusat.
“Walaupun guru sudah memenuhi 24 jam mengajar, kalau jumlah murid dalam satu rombel tidak memenuhi ketentuan, ini bisa menjadi masalah dalam pembayaran sertifikasi. Ini yang perlu dicarikan jalan keluarnya,” tegas Puji.
Menyikapi rumitnya birokrasi ini, Puji mengaku telah bergerak cepat dengan menyampaikan keluhan tersebut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan terkait.
Ia mendorong agar Pemkot Samarinda segera berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat demi merumuskan regulasi khusus atau dispensasi bagi wilayah-wilayah dengan kondisi khusus seperti Loa Kumbar, agar nasib para pahlawan tanpa tanda jasa di beranda kota tidak kian terabaikan. Adv
