Samarinda, Solidaritas – Sengketa kepemilikan lahan di bekas Lokalisasi Bayur, Kecamatan Samarinda Utara, kini memasuki babak baru yang sarat emosi dan tuntutan keadilan.
Komisi I DPRD Kota Samarinda secara tegas mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengusut dan menelusuri kembali riwayat kepemilikan lahan seluas 10 hektare yang secara mendadak diklaim sebagai aset daerah sejak tahun 2014 lalu.
Langkah ini diambil demi membela hak-hak masyarakat kecil yang merasa ruang hidup dan legalitas tanah mereka dirampas secara sepihak oleh sistem administrasi masa lalu.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, angkat bicara usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar khusus untuk menindaklanjuti jeritan hati seorang warga bernama Mat Sahrih.
Rapat tersebut berlangsung panas dengan menghadirkan berbagai instansi krusial, mulai dari Bagian Hukum Setda Samarinda, Dinas Sosial, BPKAD, Kantor ATR/BPN, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan setempat.
Berdasarkan lembaran dokumen yang berhasil dihimpun, warga sebenarnya telah menguasai dan merawat lahan subur tersebut sejak tahun 1980. Namun, badai ketidakpastian datang pada tahun 2014. Tanpa ada sosialisasi maupun pelibatan masyarakat yang mendiami kawasan tersebut, Tim TP4SK tiba-tiba memasukkan tanah milik warga ke dalam daftar inventaris aset daerah Pemkot Samarinda.
Masyarakat baru tersadar dari “mimpi buruk” ini ketika mereka berniat meningkatkan legalitas tanah mereka menjadi sertifikat resmi di Kantor ATR/BPN.
Alangkah terkejutnya mereka saat pihak kelurahan dan kecamatan menolak membubuhkan tanda tangan administrasi dengan dalih lahan yang mereka duduki selama puluhan tahun itu sudah sah milik pemerintah kota.
“Kami meminta pemerintah hadir memberikan solusi bagi warga. Jangan sampai masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya dan waktu selalu diarahkan untuk menyelesaikan sengketa lewat jalur pengadilan,” ujar Samri penuh empati pada Rabu kemarin.
Bukan sekadar salah catat, RDP tersebut juga menguak tabir kelam yang jauh lebih mengejutkan. Terendus adanya indikasi kuat dugaan manipulasi atau perubahan dokumen kepemilikan tanah warga yang berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan batu bara di kawasan Bayur pada masa lampau.
Muncul dugaan bahwa nama-nama warga di surat kepemilikan tanah diubah secara sepihak saat pengurusan administrasi. Modus ini ditengarai sengaja dilakukan demi mengalirkan dana kompensasi atau fee dari perusahaan tambang yang beroperasi saat itu ke kantong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan warga asli tanpa hasil.
Meski sejumlah mantan pejabat struktural terdahulu secara lisan mengakui bahwa lahan tersebut adalah murni milik masyarakat, menghapus sebuah objek dari daftar aset daerah bukanlah perkara mudah. Proses tersebut membutuhkan mekanisme hukum formal yang rumit dan hati-hati.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Samarinda meminta Wali Kota Samarinda beserta jajarannya untuk bertindak bijaksana. Pemkot didesak untuk membuka kembali lembaran sejarah, mempelajari ulang riwayat penguasaan tanah secara menyeluruh, serta memanggil para saksi sejarah yang mengetahui persis asal-usul tanah Bayur sebelum mengetok keputusan final.
“Kalau secara nurani kita yakini ada kesalahan administrasi dalam pencatatan masa lalu, pemerintah harus berani mengambil kebijakan nyata untuk meluruskannya,” tegas Samri.
Kini, warga Bayur hanya bisa berharap nurani dan ketegasan pemerintah daerah mampu mengembalikan hak tanah yang telah mereka jaga selama hampir setengah abad. Adv
