Samarinda, Samarinda – Isu mengenai anggaran fantastis Rp25 miliar untuk rehabilitasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur sempat memicu kegaduhan di jagat maya. Menanggapi riuhnya komentar warganet, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya angkat bicara untuk meluruskan narasi yang beredar.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa angka Rp25 miliar tersebut bukanlah anggaran tunggal untuk satu rumah saja. Faktanya, dana tersebut merupakan akumulasi dari 57 paket belanja yang tersebar di berbagai fasilitas publik dan kedinasan.
“Khusus untuk bangunan utama rumah jabatan gubernur, anggarannya sebenarnya hanya sekitar Rp3 miliar,” ujar Astri di Samarinda.
Lalu, ke mana sisa anggarannya? Ternyata, Biro Umum mengelola aset yang cukup luas. Dana tersebut dialokasikan untuk merawat berbagai fasilitas penting, mulai dari guest house dengan 10 kamar VIP, gedung teater Olah Bebaya, hingga renovasi rumah jabatan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Tak hanya itu, fasilitas umum seperti Masjid Nurul Mukminin, Islamic Center Samarinda, hingga ruang VIP di Bandara Samarinda dan Balikpapan juga masuk dalam daftar pemeliharaan.
Astri juga menekankan bahwa angka yang ramai diperbincangkan itu masih berupa pagu rencana, bukan realisasi anggaran yang sudah terpakai.
Kondisi mendesak menjadi alasan utama di balik rencana perbaikan ini. Menurut Astri, kondisi fisik bangunan saat ini cukup memprihatinkan. Masalah klasik seperti instalasi listrik yang sering mati, pipa air yang bocor, hingga kerusakan pompa air sentral menjadi makanan sehari-hari.
Bahkan, cuaca ekstrem tahun 2025 lalu sempat meninggalkan trauma fisik pada bangunan. Banjir parah pernah merendam lantai dua kediaman resmi gubernur, disusul kebocoran atap yang serius di Pendopo Odah Etam.
“Penurunan kualitas infrastruktur inilah yang menjadi dasar rasional bagi kami untuk menyusun perencanaan rehabilitasi aset daerah pada tahun anggaran 2025,” tutupnya.
Langkah klarifikasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anggaran tersebut bukan demi kemewahan, melainkan untuk menjaga aset daerah agar tetap berfungsi maksimal dalam melayani kegiatan pemerintahan. Red
