Samarinda, Solidaritas – Data bukan sekadar tumpukan angka atau kertas laporan. Data adalah kompas bagi DPRD Kota Samarinda untuk menentukan arah kebijakan yang tepat bagi warga Kota Tepian. Hal itulah yang menjadi pedoman Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi kepada jurnalis di kantornya belum lama ini.
Lebih lanjut Iswandi mengakui bahwa akses terhadap “kompas” tersebut sering kali masih sulit ditembus. Bahkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga badan usaha seperti Perumdam Tirta Kencana masih terkesan tertutup.
Dokumen penting, seperti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, sering kali hanya menjadi daftar tunggu yang tak kunjung sampai ke meja dewan.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami. Kenapa sulit sekali mendapatkan data?” kata Iswandi dengan nada heran.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menekankan bahwa transparansi bukan soal mencari-cari kesalahan, melainkan bentuk kehati-hatian agar pengawasan tidak berujung pada fitnah. Baginya, bekerja tanpa basis data yang valid ibarat berjalan dalam gelap; penuh asumsi dan risiko salah langkah.
“Kalau tidak ada datanya, bicara kita bisa jadi fitnah. Tapi kalau ada datanya, semua jadi jelas,” tambahnya.
Kondisi ini memaksa para anggota dewan melakukan “kerja ekstra.” Alih-alih menerima laporan langsung, mereka sering kali harus bergerilya mencari data pembanding dari sumber lain untuk kemudian diklarifikasi kepada OPD terkait. Iswandi menyebut, meski hal ini bisa dilakukan, seharusnya tugas validasi berada di tangan Inspektorat, bukan DPRD.
Kekhawatiran Iswandi bukan tanpa alasan. Di era media sosial yang serba cepat, masyarakat sangat kritis menyoroti kinerja pemerintah. Jika ada masalah yang terus berulang tanpa penyelesaian transparan, DPRD sering kali menjadi sasaran empuk kritik publik.
“Kalau ada masalah, pasti DPR ditanya. Di mana fungsi pengawasannya? Di mana penganggarannya?” jelasnya menggambarkan beban moral yang dipikul legislatif.
Melalui kegelisahan ini, Iswandi berharap ada kerja sama yang lebih terbuka dari seluruh mitra kerja. Baginya, keterbukaan data bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjaga citra pemerintah di mata masyarakat agar tidak ada lagi masalah yang dibiarkan “berkarat” tanpa solusi yang nyata. Adv/Pi
