Samarinda, Solidaritas –Kebijakan efisiensi atau ikat pinggang anggaran sering kali diidentikkan dengan penundaan proyek dan pemangkasan fasilitas publik. Namun, Pemerintah Kota Samarinda memilih jalan yang berbeda.
Di tengah pengetatan dana daerah, hak dasar warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak justru ditempatkan di baris paling depan.
Komitmen nyata tersebut berwujud sebuah “kado besar” yang diresmikan langsung pada Senin, 31 Agustus 2026. Tidak tanggung-tanggung, tujuh gedung fasilitas kesehatan (faskes) baru di Kota Tepian kini resmi beroperasi untuk melayani masyarakat.
Langkah berani ini bukan tanpa alasan. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukanlah alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.
Baginya, esensi penghematan dana daerah adalah memangkas kegiatan seremonial yang tidak penting, lalu mengalihkannya untuk membiayai kebutuhan yang manfaatnya langsung menyentuh dapur dan kesehatan warga.
“Adanya efisiensi saat ini harus benar. Kegiatan mandatori yang sifatnya layanan publik tetap kita laksanakan. Ini artinya Pemkot benar-benar melaksanakan apa yang menjadi arahan kebijakan nasional dalam penggunaan dana APBD,” tegas Andi Harun saat memberikan paparan di RSUD Inche Abdoel Moeis, Jalan H.A.M.M. Rifaddin.
Mantan Anggota DPRD Kaltim ini mengtatakan, tujuh faskes baru yang diresmikan tersebar merata untuk memperkuat benteng kesehatan dasar hingga rujukan spesialis, yaitu:
Empat Puskesmas Baru/Peningkatan Mutu: Puskesmas Harapan Baru, Sungai Kapih, Bantuas, dan Mangkupalas, Dua Fasilitas Canggih RSUD I.A. Moeis: Gedung Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Gedung Kateterisasi Jantung (Cathlab), dan Satu Pusat Edukasi: Gedung Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Samarinda.
Menariknya, Puskesmas Harapan Baru kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini sukses menyabet akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan sebuah predikat tertinggi yang membuktikan bahwa kualitas puskesmas kampung pun kini sudah setara dengan standar nasional.
Selain memperkuat layanan kesehatan dasar, peresmian Gedung KIA yang baru di RSUD Inche Abdoel Moeis ternyata membuka pintu bagi sebuah mimpi besar yang selama ini dinilai mahal bagi warga Kalimantan Timur: program bayi tabung.
Andi Harun mengungkapkan, peluang untuk membuka layanan fertilisasi modern ini sudah terbuka lebar berkat infrastruktur gedung baru yang memadai. Hanya saja, rumah sakit masih membutuhkan suntikan dana sekitar Rp10 miliar hingga Rp12 miliar untuk melengkapi peralatan medis spesifikasinya.
Jika kondisi keuangan daerah pada tahun depan memungkinkan, Pemkot Samarinda menargetkan pengadaan alat canggih tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2027. Sebuah lompatan medis yang akan memotong jarak dan biaya bagi pasangan suami istri di Kaltim.
“Di Kalimantan ini, baru Kalimantan Barat yang punya layanan itu. Kalau kita tahun depan bisa mengadakan alatnya, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi warga Kaltim, khususnya Samarinda, untuk mendapatkan layanan bayi tabung. Cukup datang ke RSUD Inche Abdoel Moeis,” pungkas Andi Harun optimis.
Langkah Samarinda pada akhir Agustus ini menjadi bukti otentik: di tangan manajemen anggaran yang tepat, efisiensi tidak selalu berarti kemunduran, melainkan sebuah lompatan strategi demi kesejahteraan yang merata. Red
