Samarinda, Solidaritas – Aktivitas warga Kota Samarinda mendadak tersendat hampir sepekan terakhir. Dentum mesin genset dan kegelapan di malam hari menjadi pemandangan yang akrab akibat pemadaman listrik bergilir.
Tak sekadar mengganggu urusan rumah tangga, padamnya aliran setrum ini mulai memukul urat nadi perekonomian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada daya listrik untuk beroperasi.
Menanggapi keluhan yang kian meluas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda angkat bicara. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menjelaskan bahwa krisis listrik yang melanda Ibu Kota Kalimantan Timur ini tidak berdiri sendiri, melainkan buntut dari persoalan pasokan energi di tingkat nasional. Keterbatasan suplai batu bara ke pembangkit listrik PLN menjadi pemicu utamanya.
“Kemarin kita melihat informasi adanya pemadaman bergilir di Jawa karena suplai batu bara ke PLN tidak mencukupi kebutuhan. Dampak terbatasnya suplai energi ini ternyata juga sampai ke Kalimantan Timur, salah satunya Samarinda,” ujar Abdul Rohim, Sabtu (27/6/2026).
Politisi PKS tersebut menjabarkan bahwa berkurangnya kapasitas pembangkit membuat daya yang tersedia tidak mampu menopang beban listrik kota. Akibatnya, pemadaman bergilir terpaksa dilakukan oleh PLN demi menjaga sistem kelistrikan agar tidak tumbang total.
Karena akar masalahnya berada pada koordinasi pasokan batu bara antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN pusat, pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan intervensi teknis. Namun, Rohim menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat dalam ketidakpastian.
“Kami tentu berharap persoalan suplai batu bara di pusat segera diselesaikan agar pasokan listrik kembali normal. Sebab, kondisi ini jelas-jelas sangat mengganggu aktivitas harian warga,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret di tingkat daerah, Rohim mendesak PLN untuk tidak mendadak dalam mematikan aliran listrik. Ia meminta manajemen PLN meningkatkan kualitas sosialisasi jadwal pemadaman secara masif melalui berbagai kanal informasi yang mudah diakses oleh publik.
Menurutnya, pengumuman yang ideal harus sudah diterima masyarakat setidaknya dua hingga tiga hari sebelum pemadaman dilakukan. Informasi tersebut wajib memuat rincian wilayah yang terdampak, jam mulai, hingga durasi pemadaman secara akurat.
“Kalau memang kondisi memaksa harus ada pemadaman, masyarakat harus diberi informasi lebih awal. Minimal dua atau tiga hari sebelumnya sudah diumumkan secara masif. Dengan begitu, baik ibu rumah tangga maupun pelaku usaha bisa bersiap-siap dan mengatur strategi antisipasi agar kerugian tidak semakin membengkak,” pungkas Abdul Rohim. Adv
