Samarinda, Solidaritas – Inovasi kebijakan pembangunan berbasis lingkungan di Kota Samarinda kian naik daun. Kali ini, rombongan DPRD Kota Tarakan sengaja bertandang ke Kota Tepian untuk membedah “resep” pengelolaan sampah hingga skema bantuan dana RT (Pro-Bebaya) yang menjadi primadona di Samarinda.
Pertemuan yang berlangsung hangat di Gedung DPRD Samarinda pada Senin (27/4/2026), ini mempertemukan dua komisi yang sama-sama membidangi pembangunan. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menerima langsung delegasi dari Kota Paguntaka yang dipimpin oleh sejawatnya, Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian.
Dalam diskusi tersebut, Deni Hakim Anwar tak ragu memaparkan perbandingan angka yang cukup mencolok antara kedua kota. Salah satu yang menjadi daya tarik utama adalah keberanian Samarinda mengucurkan dana segar langsung ke tingkat RT.
“Di kita itu ada Rp100 juta per RT per tahun, sementara di mereka (Tarakan) ada di angka Rp50 juta. Jadi dari segi jumlah dan kekuatan anggaran memang sudah berbeda,” jelas Deni.
Ia memaparkan betapa masifnya skala program ini di Samarinda. Dengan jumlah sekitar 2.000 RT, Pemkot Samarinda harus menyiapkan amunisi anggaran hampir menyentuh Rp200 miliar hanya untuk level lingkungan terkecil.
Hal ini dimungkinkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda yang sudah “berotot” di angka hampir Rp1,2 triliun, berbanding jauh dengan PAD Tarakan yang berada di kisaran Rp150 miliar.
Meski terlihat perkasa secara fiskal, Samarinda nyatanya tetap harus lihai bersiasat. Deni mengungkapkan bahwa Samarinda pun tengah menghadapi tantangan penyesuaian APBD yang cukup signifikan, dari Rp5,8 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Namun, ia menjamin ikat pinggang yang dikencangkan ini tidak akan mencekik pelayanan dasar.
“Di tengah efisiensi ini, kami tetap memastikan standar pelayanan minimal tetap terpenuhi, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,” tegas politisi tersebut.
Selain masalah angka, strategi pengelolaan sampah agar tetap efektif di tengah ledakan penduduk juga menjadi materi “curhat” antar-legislator ini.
Kini, Samarinda mulai mempertimbangkan ulang komposisi anggaran agar tidak melulu soal semen dan beton (infrastruktur), tetapi juga mulai bergeser ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis RT agar lebih adaptif dengan kondisi zaman.
“Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan bahwa kunjungan mereka ke Kota Samarinda berfokus pada pembahasan persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah dan perbandingan program pembangunan daerah.
“Kami dari DPRD Tarakan berkumpul ke DPRD Kota Samarinda ya. Ya banyak lah tadi hal-hal yang kita diskusikan terkait pembangunan dan terkait permasalahan lingkungan juga,” ujar Randy dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa saat ini DPRD Tarakan tengah memberi perhatian serius terhadap sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pihaknya ingin belajar dari pengalaman Samarinda dalam menangani persoalan serupa, sekaligus bertukar ide terkait inovasi pembangunan daerah.
Selain isu lingkungan, diskusi juga mengarah pada pengelolaan anggaran di tingkat RT. Di Tarakan, dana sebesar Rp50 juta per RT lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik. Sementara di Samarinda, dana tersebut dikelola secara swakelola oleh RT dengan fleksibilitas pemanfaatan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pemberdayaan masyarakat.
Kunjungan ini diakhiri dengan apresiasi dari pihak DPRD Tarakan yang membawa pulang banyak referensi strategis. Bagi Samarinda, momen ini menjadi bukti bahwa meski di tengah efisiensi, inovasi kebijakan yang menyentuh akar rumput tetap bisa menjadi magnet percontohan bagi daerah lain di Kalimantan. Adv
