Samarinda, Solidaritas – Belum usai sorotan publik terkait pembelian mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan, kini kebijakan Gubernur Kalimantan Rudi Mas’ud Timur kembali memicu polemik.
Sang Gubernur yang juga berlatar belakang pengusaha ini, mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp25 miliar hanya untuk renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sorotan publik tertuju pada alokasi dana yang digelontorkan untuk renovasi rumah jabatan yang berada satu kompleks dengan Kantor Gubernur Kaltim tersebut. Bangunan berwarna putih yang terletak di jalan gajah mada yang dikenal dengan nama Lamin Etam ini merupakan kediaman resmi sekaligus pusat kegiatan pemerintahan untuk menggelar acara serta menerima tamu penting.
Kepala Dinas Kominfo Kaltim, HM Faisal kepada Solidaritas di kantornya menjelaskan bahwa anggaran jumbo tersebut terbagi dalam puluhan item belanja melalui sistem pengadaan Inaproc. Beberapa di antaranya meliputi rehabilitasi ruang kantor gubernur senilai Rp6 miliar, renovasi fisik rumah jabatan gubernur Rp3 miliar, hingga perbaikan ruang kerja wakil gubernur sebesar Rp1,2 miliar.
Sisanya dialokasikan untuk pengadaan mebel, perangkat elektronik, hingga perbaikan fasilitas dasar yang dianggap tidak layak. Dinas Kominfo menyebut renovasi ini dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024 hingga 2025.
“Saya kira kalau di-break down angkanya tidak banyak. Menjadi banyak karena ditotal mulai dari tahun 2024, 2025, kemudian dua rumah jabatan, dan gabungan semua pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan sampai pengadaan perlengkapan. Jadi kelihatan banyak, padahal kalau dipilah dan dirapikan, insya Allah segera kita buat klaster sehingga masyarakat bisa melihat secara utuh. Mudah-mudahan ini tidak jadi polemik berkepanjangan karena ini juga untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat,” ujar Faisal.
Namun, kebijakan ini mendapat kecaman keras dari praktisi kebijakan publik Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Ia menilai Gubernur seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dalam menetapkan prioritas politik anggaran.
“Kalau Rp25 miliar itu dibelikan es batu, itu bisa banjir se-Kalimantan Timur. Guyonan ini ingin memberi pesan kepada Gubernur bahwa Rp25 miliar itu jangan justru dinikmati sendiri. Fasilitas rumah dinas itu disediakan oleh rakyat dari pajak mereka, jadi nikmati saja yang ada. Jangan minta ini-itu seolah hendak menggunakan pajak rakyat untuk kepentingan pribadi,” tegas Herdiansyah diruang kerjanya.
Menurut akademisi yang akrab disapa Castro ini, dana sebesar Rp25 miliar jauh lebih pantas dikembalikan kepada rakyat pembayar pajak melalui pos pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.
Pembangunan fasilitas mewah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dinilai menunjukkan kurangnya empati pemerintah. Terlebih, Kalimantan Timur masih menghadapi banyak persoalan dasar mulai dari nasib guru honorer hingga maraknya tambang ilegal yang membutuhkan penanganan serius. Red
