DPRD Samarinda

Tidak Hanya Penindakan, DPRD Kota Samarinda Minta Satpol PP Kedepankan Edukasi Cegah Penjualan Miras Ilegal

Bagikan

Samarinda, Solidaritas – Deretan barang bukti hasil penertiban kembali dimusnahkan di Lapangan Parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026). Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya menjaga ketertiban umum di Kota Tepian terus berjalan.
Namun di balik ketegasan tersebut, pendekatan persuasif dinilai sama pentingnya agar pelanggaran serupa tidak terus berulang di tengah masyarakat.
Hal inilah yang ditekankan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, saat menghadiri kegiatan pemusnahan tersebut. Ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak hanya mengandalkan langkah penindakan atau razia di lapangan, tetapi juga mengedepankan edukasi dan sosialisasi agar tidak ada lagi penjualan minuman beralkohol (minol) ilegal di lingkungan masyarakat.
Meski demikian, pria yang akrab disapa Samri ini tetap mengapresiasi ketegasan aparat dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, pemusnahan barang sitaan menjadi pesan kuat bahwa pemerintah hadir melindungi ketenteraman warga.
“Pemusnahan hari ini merupakan salah satu bukti bahwa penegakan Perda berjalan. Ini juga menjadi informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran,” ujar Samri usai menghadiri kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pemusnahan bukanlah sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan tahapan akhir dari proses hukum daerah. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tetap memilah barang bukti secara adil sesuai jenis pelanggarannya.
“Kalau barang-barang yang memang dilarang, sudah pasti dimusnahkan. Tetapi kalau seperti rombong atau barang dagangan, pemiliknya masih bisa mengonfirmasi untuk mengambil. Kalau tidak diambil, itu juga bisa ditindaklanjuti Satpol PP,” jelasnya.
Samri menilai, meningkatnya jumlah barang sitaan dari tahun ke tahun menyimpan dua makna sekaligus. Di satu sisi, hal ini menunjukkan kinerja penindakan aparat yang semakin giat. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menandakan informasi mengenai aturan daerah belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan warga.
Oleh karena itu, edukasi mengenai batasan usaha menjadi pekerjaan rumah yang perlu digencarkan. Dalam Perda Kota Samarinda, penjualan minuman beralkohol memiliki aturan ketat dan hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu seperti hotel serta restoran berbintang tiga ke atas.
“Perlu ada sosialisasi bahwa di Samarinda ada Perda yang mengatur pelarangan minuman beralkohol. Memang ada tempat-tempat yang disyaratkan boleh menjual, seperti hotel bintang tiga ke atas dan restoran bintang tiga. Di luar ketentuan itu dilarang,” paparnya.
Samri juga memahami bahwa godaan keuntungan ekonomi kerap membuat sebagian oknum pedagang nekat kembali berjualan meski barang dagangannya sudah berkali-kali disita petugas.
“Boleh jadi informasinya belum sampai kepada masyarakat, atau memang pelaku perdagangan yang dilarang ini bandel. Mungkin karena keuntungannya menggiurkan, sehingga meskipun disita, dilakukan lagi. Disita lagi, dilakukan lagi,” ungkapnya.
Menutup pesannya, Samri menyemangati jajaran Satpol PP agar terus memadukan ketegasan razia dengan pendekatan edukatif secara berkelanjutan demi menciptakan lingkungan Samarinda yang aman dan tertib.
“Satpol PP saya harap jangan berhenti dan jangan capek melakukan ini. Orang rajin melakukan razia saja masih banyak yang beredar, apalagi kalau tidak ada penegakan Perda,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan pemusnahan ditutup dengan pemusnahan barang bukti secara langsung menggunakan alat berat. Sejumlah Anggota DPRD Kota Samarinda turut menyaksikan proses penghancuran ribuan barang hasil penertiban tersebut sebagai simbol ketegasan penegakan hukum di Kota Samarinda. Adv

Bagikan

Related Posts