Samarinda , Solidaritas – Kehilangan orang terkasih selalu menyisakan ruang duka yang dalam. Namun, bagi sebagian warga Kota Samarinda, kesedihan itu kerap bercampur dengan rasa cemas ketika harus memikirkan biaya pemakaman yang kian mencekik.
Di tengah himpitan ekonomi, tarif pemakaman komersial yang kini menembus angka puluhan juta rupiah menjadi beban berat yang harus ditanggung keluarga yang berduka.
Kondisi pelik inilah yang menyita perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Keterbatasan daya tampung Tempat Pemakaman Umum (TPU) lama yang hampir penuh di seluruh kecamatan membuat warga kerap tidak punya banyak pilihan.
Melihat kenyataan tersebut, Komisi I DPRD Kota Samarinda mendorong solusi jangka panjang agar warga tidak lagi terbebani biaya tinggi saat mengantar kepergian keluarganya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didesak untuk memanfaatkan ribuan hektare aset lahan tidur milik daerah dan mengalihfungsikannya menjadi TPU resmi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti hanya saat warganya masih hidup, tetapi juga harus memberikan ketenangan hingga akhir hayat.
“Bayangkan, hidup di dunia sudah susah, kemudian kita dihadapkan lagi dengan harga pemakaman sampai puluhan juta rupiah. Pemerintah tidak boleh hanya sibuk menyiapkan bantuan untuk orang hidup, tetapi juga harus hadir sampai warganya meninggal,” ungkap Samri dengan nada prihatin.
Sebagai langkah konkret, Komisi I saat ini tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pemakaman Umum. Aturan ini dirancang untuk merombak tata kelola lahan pemakaman sekaligus menertibkan praktik pembukaan lahan pemakaman liar yang tidak terkelola dengan baik.
“Begitu Raperda pemakaman ini diundangkan, tidak ada lagi pemakaman liar dan tidak ada lagi orang yang asal membuka pemakaman,” kata Samri.
Melalui payung hukum baru tersebut, DPRD menargetkan setiap kecamatan di Samarinda minimal memiliki satu TPU resmi, bahkan diprioritaskan hingga ke tingkat kelurahan agar lebih dekat dan mudah diakses warga.
Untuk mewujudkan target ini, Pemkot memiliki tiga skema pengadaan lahan: memanfaatkan aset daerah yang sudah ada, menerima hibah dari masyarakat atau yayasan, serta melakukan pengadaan lahan secara langsung.
Menurut catatan legislatif, Samarinda sebenarnya menyimpan banyak aset lahan tidur potensial yang selama ini terbengkalai, terutama di kawasan Samarinda Seberang dan Palaran.
Pemanfaatan lahan ini dinilai jauh lebih bijak ketimbang membiarkannya kosong dan rawan memicu sengketa di masa depan.
Meski mendesak percepatan alih fungsi lahan, Samri memastikan prosesnya tidak akan dilakukan secara asal-asalan. Ia menetapkan syarat ketat berupa luas lahan minimal 3 hektare serta kewajiban mengantongi restu dan persetujuan warga sekitar demi menjaga keharmonisan sosial.
“Lahan-lahan tidur itu bisa diusulkan menjadi TPU. Daripada dibiarkan kosong begitu saja dan berisiko menjadi sengketa, lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. Adv
