Samarinda, Solidaritas- Ketika jarum jam mendekati tengah malam, riuh lampu kota Samarinda perlahan meredup. Namun, pemandangan berbeda terlihat di beberapa sudut jalan protokol. Deretan kendaraan roda empat, khususnya truk-truk berbadan besar, masih mengular panjang, membelah malam di depan stasiun pengisian bahan bakar.
Kebijakan penambahan jam operasional menjadi 24 jam di empat SPBU di Samarinda awalnya disambut sebagai angin segar. Harapannya sederhana, memecah kepadatan di siang hari agar warga tak perlu lagi terjebak kemacetan akibat antrean BBM bersubsidi. Namun di balik aspal yang masih menyisakan panas siang hari, cerita lain berembus dari balik kemudi para sopir.
Bukan lagi soal pasokan yang langka, melainkan sebuah teka-teki digital yang mulai meresahkan masyarakat. Sistem barcode dan fuel card yang digadang-gadang menjadi benteng pertahanan agar subsidi tepat sasaran, kini justru dibayangi dugaan kebocoran.
Cerita miring ini bahkan sampai ke telinga para wakil rakyat di Jalan Basuki Rahmat. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, membeberkan sebuah fakta mengejutkan yang dialami oleh rekannya sendiri.
Saat hendak mengisi bahan bakar, sistem digital di SPBU menolak transaksi tersebut. Alasannya di luar nalar, kuota harian pada barcode sang pemilik tercatat sudah terkuras habis hingga dua sampai tiga kali pengisian pada hari itu juga. Padahal, kendaraan tersebut belum menyentuh nosel pengisian sama sekali.
“Ini perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah ada kendala sistem, kelalaian prosedur di SPBU, atau tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu,” ujar Iswandi penuh tanya.
Bagi warga kota, hilangnya kuota di dalam barcode secara misterius ini memicu tanda tanya besar. Jika sistem digital yang seharusnya ketat saja bisa ditembus, maka memperpanjang jam layanan SPBU hingga 24 jam tanpa pengawasan ketat ibarat membuka pintu gerbang lebih lebar bagi para “mafia” BBM subsidi.
Jam-jam krusial saat kota sedang terlelap—antara tengah malam hingga menjelang subuh—dinilai menjadi waktu yang sangat rawan bagi praktik penyelewengan di lapangan.
Politisi PDIP Samarinda ini menegaskan bahwa urusan BBM di ibu kota Kalimantan Timur ini sebenarnya bukan lagi soal kurangnya pasokan dari hulu.
“Pasokan BBM di Samarinda sebenarnya mencukupi, asal penyalurannya tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan pihak yang tak berhak,” tegasnya.
Kini, bola panas ada di tangan pihak otoritas dan Pertamina. Warga Samarinda tentu berharap, gemerlap lampu SPBU 24 jam di waktu malam bukan menjadi panggung bagi transaksi gelap, melainkan benar-benar menjadi oase bagi para pekerja dan pengendara yang membutuhkan hak subsidinya secara utuh.
Pengawasan ketat secara fisik maupun audit sistem digital menjadi harga mati agar teknologi benar-benar melindungi hak rakyat kecil, bukan malah menguntungkan segelintir oknum di tengah kegelapan malam. Adv
