Samarinda, Solidaritas – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian mengkhawatirkan di Kalimantan Timur mendorong DPRD Kota Samarinda untuk bersuara.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta segera merumuskan solusi nyata agar ribuan pekerja yang kehilangan mata pencaharian tetap memiliki harapan dan mampu bangkit melalui jalur wirausaha.
Urgensi menghadirkan jalan keluar ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, sepanjang Januari hingga September 2026 saja, tercatat sekitar 8.900 pekerja harus menelan pil pahit PHK.
Dari ribuan kasus tersebut, sekitar 3.400 di antaranya dipicu oleh langkah efisiensi perusahaan di sektor pertambangan dan jasa.
Menyikapi situasi darurat ketenagakerjaan ini, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyuarakan harapan agar pemerintah hadir dengan solusi yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai, pekerja yang baru saja kehilangan penghasilan di sektor formal membutuhkan jembatan untuk beralih profesi.
Menurut Ismail, transisi dari seorang karyawan yang terbiasa menerima gaji rutin menjadi seorang pelaku usaha bukanlah perkara mudah. Selain persoalan modal, perubahan pola pikir dan kesiapan mental menjadi tantangan besar yang kerap membuat korban PHK kebingungan menentukan langkah.
“Banyak pekerja yang selama ini terbiasa mengandalkan gaji bulanan. Begitu pekerjaan terhenti, mereka belum tentu siap mencari sumber penghasilan melalui jalur usaha sendiri,” tutur Ismail.
Untuk membantu melewati masa sulit tersebut, Ismail mengusulkan adanya program pinjaman modal berbunga ringan dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh warga terdampak PHK. Bantuan modal awal ini diharapkan mampu menjadi batu loncatan bagi mereka untuk mulai merintis usaha kecil dari rumah.
Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan dana segar saja belum cukup. Tanpa bekal keahlian yang memadai, modal usaha justru rentan habis tanpa membuahkan hasil. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini menjadi kunci utama keberhasilan.
“Jangan sampai setelah kehilangan pekerjaan, masyarakat hanya menunggu kesempatan bekerja kembali. Pemerintah perlu membuka jalan agar mereka bisa menciptakan penghasilan sendiri,” ujarnya penuh harap.
Upaya mencetak pengusaha baru dari kalangan mantan pekerja ini sejatinya sangat mungkin segera diwujudkan. Pemkot Samarinda sendiri telah memiliki program pembiayaan mikro bertajuk Kredit Bertuah yang berkolaborasi dengan Bankaltimtara.
Program tanpa agunan dan bebas bunga dengan plafon Rp1 juta hingga Rp25 juta tersebut terbukti mendapat sambutan hangat dari warga. Tercatat hingga Agustus 2026, dana sebesar Rp12,86 miliar telah berhasil disalurkan kepada 611 pelaku usaha produktif di Kota Tepian.
Ismail menilai, skema positif yang sudah berjalan baik ini berpeluang besar untuk diperluas sasarannya agar secara khusus menyentuh para pekerja korban PHK. Agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, ia mendorong adanya sinergi lintas instansi, yakni antara Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
“Kolaborasi kedua instansi diperlukan agar program tidak berhenti pada pemberian pinjaman, tetapi dilanjutkan dengan pelatihan, pendampingan, hingga pengawasan perkembangan usaha penerima manfaat,” jelasnya.
Dengan hadirnya dukungan modal lunak serta pembinaan usaha yang berkelanjutan, para pekerja terdampak PHK diharapkan tidak hanya mampu kembali menyambung hidup keluarga, tetapi juga kelak tumbuh menjadi pengusaha tangguh yang membuka lapangan kerja baru bagi warga Samarinda lainnya. Adv









