Samarinda, Solidaritas – Pelaksanaan bursa kerja atau Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda bersama Go Mall Samarinda di Jalan Bhayangkara, Rabu (4/11/2026), kembali menjadi perhatian. Di tengah tingginya antusiasme pencari kerja, persoalan ketidaksesuaian kompetensi pelamar dengan kebutuhan perusahaan dinilai masih menjadi tantangan dalam menekan angka pengangguran.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai tingginya jumlah pencari kerja yang memadati Job Fair menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa persoalan pengangguran di Samarinda masih membutuhkan penanganan serius.
Menurutnya, pelaksanaan Job Fair patut diapresiasi karena menjadi salah satu upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Namun, kegiatan serupa perlu dibarengi strategi yang lebih terarah agar tidak sekadar menjadi tempat mengumpulkan lamaran kerja.
“Keterbatasan anggaran Disnaker yang dinilai menjadi salah satu penghambat dalam memperluas program pelatihan, pembinaan, hingga pemetaan kebutuhan tenaga kerja,”ujarnya.
Ia mendorong Disnaker memperkuat koordinasi mulai dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
“Kalau kita tahu ada Job Fair tahun depan, apa yang dibutuhkan perusahaan, Disnaker bisa melakukan pembinaan dan pelatihan lebih dulu. Misalnya perusahaan garmen, tentu masyarakat bisa dipersiapkan melalui pelatihan menjahit,” ujarnya.
Selain itu, Anhar juga menyoroti peluang kerja di sektor konstruksi, pertambangan hingga perkebunan yang dinilai belum sepenuhnya dapat diisi tenaga kerja lokal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan sertifikasi sesuai standar perusahaan.
Ia mencontohkan kebutuhan tenaga ahli di bidang pengelasan, konstruksi beton hingga otomotif yang masih membutuhkan kompetensi tertentu. Akibatnya, sejumlah proyek yang dibiayai APBD justru berpotensi menggunakan tenaga kerja dari luar daerah.
Sementara itu, evaluasi terhadap efektivitas Job Fair juga disampaikan Anhar dengan melihat hasil pelaksanaan sebelumnya di Samarinda Square. Dari peluang kerja yang tersedia, sekitar 122 pencari kerja berhasil terserap atau hanya berkisar 20 persen.
Menurutnya, angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama karena mayoritas pencari kerja cenderung memiliki kompetensi di bidang administrasi dan perkantoran. Padahal, lowongan yang tersedia juga berasal dari sektor lain, seperti perkebunan dan pertambangan.
“Ini tantangannya. Bagaimana Disnaker memetakan atau mengarahkan calon tenaga kerja agar menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga ada sinkronisasi antara kompetensi pencari kerja dan lowongan yang tersedia,” ungkapnya.
Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya membuka akses informasi lowongan pekerjaan. Persiapan sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri harus menjadi perhatian agar masyarakat lokal memiliki peluang lebih besar untuk diterima bekerja. Adv
