Samarinda, Solidaritas – Di balik geliatnya sebagai kota perdagangan dan jasa, Samarinda sebenarnya menyimpan banyak sudut eksotis yang memikat untuk dikunjungi. Salah satunya adalah kawasan Gunung Steling di Sungai Dama yang menawarkan panorama kota dari ketinggian dan bahkan telah mengantongi penghargaan dari Kementerian Pariwisata.
Potensi besar inilah yang kini mulai dilirik serius oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Tak hanya mengandalkan wisata alam, pemerintah mulai membidik pengembangan sektor pariwisata buatan sebagai sumber baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata sebagai payung hukum baru untuk mengoptimalkan sektor pelesiran sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nantinya, regulasi ini tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas, melainkan panduan komprehensif untuk mengelola destinasi wisata alam maupun buatan. Di dalamnya diatur pula skema kerja sama, sistem bagi hasil, hingga mekanisme pemungutan retribusi resmi di setiap lokasi wisata agar dapat mengalir masuk ke kas daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengungkapkan bahwa banyak titik wisata di Samarinda yang selama ini berjalan apa adanya dan belum tergarap maksimal. Padahal, dengan sentuhan pengelolaan yang tepat, destinasi-destinasi ini bisa menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus mesin penggerak ekonomi lokal.
“Untuk di Samarinda ini banyak wisata di daerah, tapi belum memenuhi syarat sehingga tidak dikelola maksimal. Padahal itu memiliki potensi untuk peningkatan PAD jika dikelola dengan baik,” jelasnya.
Agar pengelolaan ruang-ruang wisata ini berjalan tertib dan memberi manfaat ekonomi bagi warga maupun pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bergerak cepat menyiapkan payung hukumnya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pariwisata.
“Kira-kira tiga kali pertemuan lagi, kemudian dilaksanakan paripurna untuk menjadikan Perda,” ujar Kamaruddin.
Nantinya, Perda ini tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas, melainkan panduan komprehensif untuk mengelola destinasi wisata alam maupun buatan. Di dalamnya diatur pula skema kerja sama, sistem bagi hasil, hingga mekanisme pemungutan retribusi resmi di setiap lokasi wisata agar dapat mengalir masuk ke kas daerah.
Menurut Kamaruddin, banyak titik wisata di Samarinda yang selama ini berjalan apa adanya dan belum tergarap maksimal. Dengan sentuhan pengelolaan yang tepat, destinasi-destinasi ini bisa menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus mesin penggerak ekonomi lokal.
“Untuk di Samarinda ini banyak wisata di daerah, tapi belum memenuhi syarat sehingga tidak dikelola maksimal. Padahal itu memiliki potensi untuk peningkatan PAD jika dikelola dengan baik,” jelasnya.
Meski begitu, pemerintah tetap bersikap selektif dalam menetapkan destinasi yang masuk dalam daftar kelola Raperda ini. Tidak semua objek wisata langsung diakomodasi tanpa melihat kesiapan fasilitas dan daya tariknya. Kamaruddin mencontohkan beberapa lokasi air terjun di Samarinda yang belum bisa dimasukkan karena terkendala debit air yang kecil.
Sebagai langkah awal yang paling potensial, kolaborasi dengan warga sekitar menjadi kunci utama. Kawasan Gunung Steling di Sungai Dama pun diproyeksikan menjadi percontohan bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat lokal mampu menyulap potensi daerah menjadi destinasi unggulan.
“Pemerintah kota Samarinda saat ini tengah melirik potensi Gunung Steling untuk dikerjasamakan dan dikelola bersama masyarakat,” pungkas Kamaruddin. Adv
