Samarinda, Solidaritas – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, tengah mematangkan megaproyek penataan kawasan yang akan mengubah total wajah kota. Mengusung konsep integrasi daratan dan aktivitas air yang terinspirasi dari kawasan wisata mendunia Clarke Quay di Singapura, Sungai Karang Mumus (SKM) dan area pelabuhan diproyeksikan bertransformasi dari kesan kumuh menjadi magnet wisata baru.
Rencana besar ini mengombinasikan modernitas dengan kearifan lokal. Salah satu terobosan utamanya adalah mendesain ulang perahu tambangan—perahu kayu ulin tradisional khas warga lokal—menjadi moda transportasi air yang estetik dan modern.
Perahu tambangan baru ini diperkirakan mampu menampung 10 hingga 40 penumpang untuk menghubungkan titik-titik strategis kota, termasuk kawasan Pecinan (Chinatown), dan akan terintegrasi langsung dengan area ikonik Teras Samarinda.
“Banyak yang ingin kita koneksikan melalui jalur ini, termasuk kawasan Pecinan yang memang sudah sejak awal masuk dalam rencana besar kami,” ungkap Andi Harun pada Minggu (20/9/2026).
Cetak biru proyek penataan ini tidak hanya menyasar perbaikan lokal, melainkan menyapu area yang sangat luas. Mulai dari kawasan Jalan Tarmidi, Jalan Abdul Muthalib, Yos Sudarso, Pelindo, area Pelabuhan Samarinda, hingga Jembatan 1.
Untuk area Jalan Tarmidi dan Jalan Abdul Muthalib, pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan tahun depan (2027). Langkah ini merupakan kelanjutan dari program pembenahan kota yang telah dirintis oleh Pemkot Samarinda pada tahun sebelumnya.
Guna mematangkan eksekusinya, Pemkot Samarinda telah berkoordinasi secara intensif meramu konsep bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian PUPR.
Karena skala proyek yang masif dan masih dalam tahap penyusunan perencanaan, total kebutuhan anggaran secara keseluruhan saat ini masih dalam proses kalkulasi.
Sembari mematangkan proyek tahun 2027, langkah terdekat yang akan dieksekusi adalah normalisasi SKM di kawasan Kelurahan Pelita dan Sidomulyo (tepat di seberang Jalan Tarmidi) pada November 2026 mendatang. Pemkot Samarinda telah mengoordinasikan pengerjaan berkala ini dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Andi Harun menyadari bahwa keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut pemerintah daerah untuk bergerak secara taktis dan efisien. Penataan dipastikan berjalan secara bertahap untuk menjaga stabilitas kas daerah agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.
“Kita tidak bisa bangun sekaligus, harus bertahap. Penataan ini rencananya tahun depan. Entah itu satu kali desain penuh atau mungkin dua tahun. Kalau kita tidak mampu setahun, dua tahun. Kalau tidak mampu dua tahun, tiga tahun. Paling tidak sebelum berakhir masa jabatan (2030),” pungkas Andi Harun optimis. Red
