Samarinda, Solidaritas – Samarinda kerap disebut-sebut sebagai gerbang utama sekaligus kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan status mentereng itu, idealnya sektor pariwisata kota ini bersolek molek menyambut kedatangan para pelancong. Namun, apa daya, urusan isi dompet ternyata belum berpihak pada indahnya mimpi-mimpi tersebut.
Kondisi miris ini terungkap dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2026. Dari total anggaran dinas yang mencapai Rp21,27 miliar, bidang pariwisata justru hanya kebagian “remah-remahnya” saja, yakni sekitar Rp503 juta.
Angka ini kalah telak dari bidang olahraga yang mendominasi hingga Rp17 miliar dan kepemudaan sebesar Rp3 miliar. Ketimpangan mencolok ini mengundang keprihatinan mendalam dari Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi.
“Tahun lalu kami sudah cukup terkejut karena anggaran pariwisata hanya sekitar Rp3 miliar. Sekarang justru turun drastis menjadi sekitar Rp503 juta. Secara pribadi saya merasa sangat prihatin,” ujar Iswandi usai memimpin rapat kerja di Gedung DPRD Samarinda.
Bagi Iswandi, angka setengah miliar rupiah sangat tidak logis untuk membiayai promosi, merawat destinasi, hingga menaikkan kelas layanan wisata kota.
Apalagi, ruang fiskal pariwisata Samarinda makin terkunci karena dana yang minim itu hampir seluruhnya habis tersedot untuk satu agenda tahunan saja, yakni Festival Budaya Pampang, serta operasional pusat informasi wisata di Bandara APT Pranoto.
Melihat pariwisata yang terus-menerus “dianaktirikan” di bawah payung instansi yang sama, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melontarkan sebuah ide radikal. Ia meminta agar nomenklatur pariwisata dipisahkan sepenuhnya dari urusan pemuda dan olahraga.
Iswandi menilai, sudah saatnya pariwisata dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berdiri sendiri. Dengan menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) yang mandiri, sektor pariwisata diyakini bisa bergerak lebih lincah, fokus menyusun program, dan memiliki porsi anggaran yang proporsional tanpa harus berbagi atap dengan bidang olahraga yang menyerap anggaran besar.
Sektor pariwisata Samarinda, lanjut Iswandi, tidak boleh hanya manis di atas kertas atau sekadar menjadi bahan wacana dalam pidato. Wisata harus menjadi motor penggerak ekonomi warga lokal, menghidupkan lapak-lapak UMKM, memenuhi kamar-kamar hotel, dan pada akhirnya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyata.
Ketika wisatawan membelanjakan uangnya di suatu destinasi, aliran dana tersebut tidak berhenti di satu tempat, melainkan berputar secara berkelanjutan ke berbagai lini industri lokal
Namun, sebelum mimpi besar sebagai kota wisata itu terwujud, pekerjaan rumah pertamanya adalah menyembuhkan ketimpangan anggaran ini. Sebab, bagaimana mungkin pariwisata Samarinda bisa terbang tinggi jika sayapnya masih terikat keterbatasan dana? . Red
