Samarinda, Solidaritas – Proyek Terowongan Samarinda yang digadang-gadang menjadi ikon baru infrastruktur Kota Tepian kembali menuai kritikan.
Meski pembangunan fisik telah mencapai tahap akhir, terowongan tersebut hingga kini belum bisa difungsikan karena masih menunggu penyelesaian sejumlah pekerjaan tambahan dan penerbitan surat kelayakan operasional.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan terkait perencanaan awal proyek yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, menilai munculnya kebutuhan pekerjaan tambahan setelah proyek berjalan menunjukkan pentingnya kajian yang lebih komprehensif sejak tahap perencanaan.
“Belum rapi, belum selesai semuanya. Makanya belum keluar surat kelayakannya,” ujar Arif.
Politikus PKS itu mengungkapkan dirinya sempat mempertanyakan kepada pihak pelaksana proyek mengenai munculnya pekerjaan tambahan yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Menurutnya, potensi risiko seperti kondisi geologi dan kerawanan longsor semestinya sudah dapat dipetakan sejak awal.
“Saya pernah tanyakan, kenapa potensi yang di atas itu tidak terdeteksi sejak awal sehingga harus ada tambahan pekerjaan lagi. Ini yang menjadi catatan,” katanya.
Salah satu persoalan yang muncul adalah potensi longsor di area atas terowongan yang sebelumnya tidak teridentifikasi secara optimal dalam kajian awal. Akibatnya, pemerintah harus melakukan pekerjaan tambahan berupa penguatan struktur dan pengamanan lereng untuk memastikan keselamatan pengguna jalan saat terowongan mulai beroperasi.
“Di atas itu ternyata ada potensi longsor yang tidak terdeteksi. Ketika longsor, supaya aman dan tidak menutup akses terowongan, akhirnya perlu dibuat tambahan pekerjaan lagi,” jelasnya.
Meski mendukung penyelesaian proyek, DPRD mengingatkan agar pemerintah memastikan tidak ada lagi pekerjaan tambahan yang bermunculan setelah proyek dinyatakan selesai. Menurut Arif, proyek strategis harus memiliki batas pekerjaan yang jelas agar tidak terus membebani anggaran daerah.
“Jangan sampai sudah dikasih tambahan untuk penutupnya, nanti ada lagi tambahan lampunya, nanti ada lagi tambahan yang lain. Itu yang harus dipastikan,” tegasnya.
Selain pengamanan lereng, DPRD juga mendorong penyelesaian sistem drainase pendukung di sekitar kawasan terowongan. Seluruh pekerjaan pendukung, kata dia, seharusnya dirancang sebagai satu kesatuan sejak awal, bukan dilakukan secara bertahap setelah persoalan muncul di lapangan.
Ia menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik harus direncanakan secara matang, transparan, dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa setiap tambahan anggaran yang muncul setelah proyek berjalan akan menjadi perhatian masyarakat karena bersumber dari uang rakyat.
“Harus komprehensif. Jangan setelah selesai muncul lagi kebutuhan baru. Karena pada akhirnya yang digunakan adalah uang rakyat dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan yang terjadi pada proyek Terowongan Samarinda harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam merancang proyek-proyek strategis ke depan agar seluruh potensi risiko dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.
“Ini harus jadi pelajaran. Perencanaannya harus komprehensif, transparan, dan harus bisa dipertanggungjawabkan karena itu uang rakyat,” pungkasnya. Adv
