Samarinda, Solidaritas – Bekerja di luar negeri kini bukan lagi sekadar impian kosmopolitan atau tren musiman bagi anak muda di Samarinda. Di balik meningkatnya minat generasi zilenial mendulang pundi-puisi di negeri orang, ada sebuah alarm sunyi yang sedang berbunyi, pudarnya rasa percaya mereka terhadap keadilan sistem ketenagakerjaan di tanah air sendiri.
Fenomena brain drain atau migrasi talenta-talenta terbaik ke luar negeri ini bukan sekadar urusan mencari gaji yang lebih tinggi.
DPRD Kota Samarinda menangkap adanya persoalan struktural yang mendalam, mulai dari sempitnya lapangan kerja berkualitas hingga sistem rekrutmen yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kompetensi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengamati bahwa keterbukaan informasi global telah meruntuhkan sekat-sekat pembatas bagi pemikiran anak muda hari ini. Mereka tidak lagi terjebak dalam kompetisi lokal.
“Anak muda sekarang tidak lagi berpikir lokal. Mereka membandingkan peluang secara global, dan itu membentuk ekspektasi baru terhadap masa depan mereka,” ujar Anhar saat ditemui pada Selasa (5/5/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, bayang-bayang gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri dan minimnya ruang untuk berkembang menjadi dorongan utama bagi pemuda untuk mengepak koper mereka. Namun, ada luka yang lebih dalam dari sekadar sulitnya mencari lowongan kerja, yaitu pudarnya asas meritokrasi.
“Banyak yang merasa peluang itu tidak terbuka secara adil. Bukan lagi soal seberapa hebat kemampuan Anda, tapi tentang siapa yang Anda kenal dan siapa yang punya akses,” kritik Anhar dengan nada getir.
Jika ruang-ruang strategis di dalam negeri terus dikunci oleh sistem yang tidak transparan, Anhar menilai sangat wajar jika anak muda yang cerdas dan potensial memilih pergi. Mereka mencari ekosistem yang lebih menghargai keringat dan kapasitas intelektual mereka.
Menariknya, Anhar melihat keresahan ini tidak tumbuh di ruang hampa. Dinamika politik nasional ikut ambil bagian dalam membentuk sinisme anak muda terhadap masa depan negara. Ia mencontohkan bagaimana polemik putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia dalam kontestasi politik sempat menghentak ruang publik.
Bagi sebagian anak muda, kebijakan yang dibungkus atas nama “memberi ruang bagi generasi muda” tersebut justru menyisakan tanda tanya besar terkait inklusivitas.
“Pertanyaannya sederhana, apakah kebijakan itu benar-benar memberi ruang bagi anak muda secara luas, atau hanya membuka jalan karpet merah bagi kelompok tertentu saja?” gugatnya.
Anhar mengingatkan bahwa ketika sebuah kebijakan publik kehilangan legitimasi sosialnya di mata pemuda, dampaknya adalah kerugian besar bagi bangsa. Mereka akan semakin berjarak, apatis, dan memilih mengasingkan diri ke negara lain yang menawarkan kepastian hidup.
Melalui momentum ini, DPRD Samarinda mendesak pemerintah untuk segera berbenah. Menahan kepergian talenta terbaik tidak bisa dilakukan dengan jargon nasionalisme semata, melainkan dengan memperbaiki ekosistem kerja, menjamin transparansi rekrutmen, dan membuka ruang kompetisi yang sehat.
“Kalau kita ingin mereka tetap percaya, bertahan, dan berkontribusi untuk tanah air, maka kuncinya cuma satu: buat sistemnya adil dan terbuka untuk semua,” pungkas Anhar. ADv
