Samarinda, Solidaritas – Bagi para pengendara yang kerap melintasi Jembatan Mahakam II saat matahari terbenam, kegelapan kini menjadi kawan perjalanan yang tak diinginkan.
Padamnya Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di ikon penghubung kota ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa di jalan raya.
Kondisi ini memantik reaksi cepat dari Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku prihatin setelah menerima laporan mengenai titik-titik gelap yang sudah berlangsung cukup lama, baik di kawasan jembatan maupun di sejumlah jalan protokol lainnya di Kota Tepian.
“Kalau memang ada laporan seperti itu, langkah pertama kami adalah langsung menghubungi dinas terkait untuk mengecek ke lapangan. Jika benar, tentu harus segera ditindaklanjuti,” ujar Abdul Rohim saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).
Meski persoalan lampu jalan kerap dianggap sepele oleh sebagian orang, Abdul Rohim memandangnya dari sudut pandang berbeda. Baginya, satu titik lampu yang padam bisa menjadi
penentu antara keselamatan dan kecelakaan.
“Ini memang kelihatannya simpel, hanya soal lampu penerang jalan. Tapi kalau dibiarkan lama padam, dampaknya sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah taruhannya,” tuturnya dengan nada serius.
Tak ingin sekadar berwacana, Komisi III DPRD Samarinda berkomitmen untuk segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mencari solusi cepat.
Abdul Rohim menjelaskan bahwa koordinasi ini penting karena penanganan PJU terbagi dalam dua pintu otoritas: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk lingkungan tertentu, serta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk jalan protokol dan jembatan.
“Karena kami bermitra dengan mereka, maka akan segera kami tindak lanjuti agar segera dieksekusi perbaikannya. Untuk jembatan biasanya masuk kewenangan Dishub,” jelasnya lagi.
Harapannya sederhana namun mendesak: Jembatan Mahakam II dan jalan-jalan utama di Samarinda kembali terang benderang. Baginya, kecepatan pemerintah dalam merespons fasilitas publik seperti ini adalah bentuk nyata pelayanan kepada warga.
“Ini demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, jadi harus segera diperbaiki,” pungkasnya. Adv
