Samarinda,Solidaritas – Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud menegaskan bahwa setiap kebijakan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kolaborasi dan Koordinasi dinilai penting bukan hanya untuk mengetahui hasil akhir, tetapi juga memahami proses kinerja birokrasi dari awal hingga pelaksanaan.
Hal ini diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud saat memimpin briefing rutin setiap Senin di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin 14 April 2025.
Rudi Mas’ud mengharapkan agar seluruh pimpinan OPD selalu melakukan Koordinasi dengan pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) jika mengeluarkan satu kebijakan. mantan anggota DPR RI ini tidak ingin ada kebijakan yang dieksekusi atau dijalankan tanpa diketahui atau di koordinasikan dengan pimpinan.
Hal ini penting agar pimpinan juga tahu proses kinerja para pimpinan OPD, bukan hanya melihat hasil akhirnya.
“Kita perlu ikuti sama-sama prosesnya. Saya dan Pak Wagub Seno perlu tahu prosesnya. Karena kita team work. Saya dan Pak Wagub tidak bisa bekerja sendiri dan jalan sendiri-sendiri. Kita mau jalan sama-sama,” kata Rudi Mas’ud .
Hal ini sangat beralasan lanjut Rudi, pasalnya semakin tingginya ekspektasi publik, Pemimpin di provinsi Kaltim harus siap menghadapi pertanyaan dari pers dan lembaga eksternal. Tanpa memahami proses, tentunya akan sulit memberikan penjelasan yang transparan dan akurat.
“Dari itu saya menekankan agar kami Gubernur dan Wakil Gubernur juga harus tahu prosesnya, karena mereka setiap hari harus berhadapan dengan pers dan lembaga-lembaga lainnya. Tentu mereka akan kesulitan menjelaskan jika tidak mengetahui proses setiap kebijakan yang diambil, misalnya soal perencanaan dan pengalokasian anggaran yang harus dilakukan karena sejumlah pergeseran anggaran,” jelas Rudi yang kerap disapa Harum ini.
Selain itu Harum juga meminta agar setiap perencanaan program selalu di koordinasikan , dan ia meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan segera.
“Saya minta semuanya bisa diselesaikan dan dirapikan bulan ini. Mohon di-speed up,” perintah Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan para kepala OPD agar tidak menunda-nunda penanganan masalah.
“Kalau ada kendala serius, jangan didiamkan. Segera koordinasikan. Jangan tunggu sampai ada pergantian kepala dinas, apalagi pergantian gubernur,” pesannya.
Tentang perencanaan harus dikoordinasikan, jangan sampai terjadi OPD berjalan sendiri-sendiri. Bila ada permasalahan, segera koordinasikan.
Kepada para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, Gubernur Harum menegaskan dirinya sangat tidak ingin mewariskan masalah. Sebab yang seharusnya diwariskan kepada generasi mendatang adalah etos kerja dan sistem kerja yang sehat dan baik.
“Jangan sampai OPD kosong. Kepala bidang kosong, staf kosong. Saya ingin semua bekerja profesional dan disiplin. Apalagi sampai bolos-bolos, saya sangat tidak suka,” tandasnya.
Pimpinan dan staf harus kompak. Pimpinan tidak diperbolehkan hanya bersolo karier. Sebab meski berbeda job desk, pada dasarnya semua memiliki tanggung jawab sama untuk mendukung sukses pembangunan Kaltim dan menjadi ladang ibadah.
Pesan lainnya, setiap kerja OPD juga harus memiliki target. Sedangkan capaiannya harus di atas atau lebih dari target.
“Kami ingin bapak ibu punya inovasi dan terobosan untuk memberi nilai tambah semua program agar manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat,” tegasnya lagi.
Selain itu, semua program harus sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo dalam Asta Cita.
Briefing juga dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad dan para kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim. Red/Hum
