Kutai Timur, Solidaritas — Polder Ilham Maulana kini resmi memasuki tahap penataan menyeluruh setelah ditemukan banyaknya fasilitas tidak terawat serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Sebagai salah satu infrastruktur utama pengendali banjir di Sangatta, Polder ini memerlukan sistem pengelolaan yang jauh lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya.
Selama beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut berkembang menjadi area rekreasi masyarakat tanpa pengawasan memadai. Fasilitas seperti taman bermain, gazebo, dan jalur publik lainnya dibangun oleh berbagai pihak tanpa koordinasi dengan PUPR.
Hal ini menyebabkan banyak sarana teknis tertutup, terganggu, atau tidak sesuai standar.
Plt Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menyebut bahwa penataan ini menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi Polder.
“Kita melihat Polder ini berkembang tidak terarah. Itu sebabnya perlu skema penataan baru agar seluruh aktivitas dapat berjalan berdampingan dengan fungsi teknis pengendalian banjir,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari tahap penataan, PUPR Kutim telah mengidentifikasi sejumlah titik yang harus diperbaiki, dibersihkan, atau ditertibkan.
Pemerintah juga tengah meninjau fasilitas publik yang berpotensi dipindahkan karena mengganggu komponen teknis Polder, seperti pintu air dan saluran pembuangan.
Skema pengelolaan baru yang sedang disusun mencakup pembagian zona wilayah, standar pemanfaatan ruang, hingga mekanisme pengawasan harian.
Dengan sistem ini, aktivitas publik tetap diizinkan, namun hanya pada area yang telah ditentukan dan tidak mengganggu fungsi utama Polder.
Pemerintah juga berencana memperkuat kapasitas peralatan teknis agar pemeliharaan kawasan dapat dilakukan secara konsisten. Hingga saat ini, seluruh proses pembersihan masih dilakukan oleh PUPR karena dinas tersebut memiliki sarana lengkap untuk menangani pekerjaan berat.
Joni menegaskan pentingnya skema pengelolaan baru.
“Kita ingin kawasan ini tetap jadi ruang publik yang nyaman, tetapi semuanya harus sesuai aturan. Tidak bisa lagi ada bangunan atau aktivitas tanpa koordinasi,” ujarnya.
Dengan masuknya Polder Ilham Maulana ke tahap penataan, Pemkab Kutim berharap kawasan tersebut dapat menjadi ruang publik tertib yang tetap menjalankan fungsi vitalnya sebagai pengendali banjir. Proses penataan ini dipastikan berlangsung bertahap dan terukur.(ADV)
