Samarinda, Solidaritas – Komisi I DPRD Kota Samarinda kini sedang mengagendakan pemanggilan resmi terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut krusial untuk mengurai teka-teki status hukum tanah kavling di kawasan Kemang Raya, Jalan Loa Gagak, RT 09, Kelurahan Loa Buah.
Keterangan langsung dari institusi vertikal tersebut dinilai menjadi satu-satunya kunci utama guna membuka tabir mengapa bisa muncul perbedaan jenis sertifikat di atas hamparan lahan yang sama.
Bagi sebagian besar orang, menginvestasikan uang pada tanah kavling adalah langkah awal merajut impian membangun hunian masa depan yang aman dan tenang. Namun, ketenangan itulah yang saat ini sedang sirna dari benak sejumlah warga di Loa Buah.
Alih-alih mengantongi dokumen kepemilikan yang pasti, mereka justru didera kekhawatiran mendalam karena legalitas lahan yang mereka beli telanjur memicu polemik.
Guna meredam keresahan warga, Komisi I DPRD Kota Samarinda bergerak cepat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak pengembang (developer). Di hadapan para wakil rakyat, pihak pengembang diminta memberikan pertanggungjawaban serta menjelaskan duduk perkara legalitas lahan kavlingan tersebut.
“Agenda hari ini ada aduan dari beberapa warga atas nama pembeli tanah kaplingan. Kebetulan ada di RT 09 di Loa Buah,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, usai memimpin rapat penyerapan aduan tersebut.
Ronal menjelaskan bahwa muara dari kecemasan warga berada pada ketidaksesuaian dokumen administratif. Sejak awal transaksi, para pembeli menaruh harapan besar untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai jaminan hukum tertinggi.
Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Beberapa warga dikejutkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai (SHP), sebuah perbedaan mencolok yang seketika memicu tanda tanya besar mengenai kejelasan hak atas tanah mereka.
“Ada informasi mereka mengharapkan kepastian terkait sertifikat kepemilikan. Karena di beberapa itu baru menerima SHP, hak pakai,” tambah Ronal.
Di dalam ruang sidang RDP, pihak pengembang mencoba meluruskan situasi. Berdasarkan pembelaan mereka, perbedaan status sertifikat ini di luar kendali perusahaan.
Mereka mengklaim baru menyadari adanya dualisme jenis sertifikat (SHM dan SHP) tersebut setelah proses pengelolaan landas serta pembagian batas kavling selesai berjalan.
Pengembang mengaku tidak tahu-menahu mengapa produk hukum yang diterbitkan oleh BPN bisa berbeda-beda untuk satu kawasan terpadu yang sama.
Mendengar pengakuan sepihak dari pengembang, Komisi I DPRD Samarinda memilih untuk bersikap objektif dan tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Mengingat benang kusut ini bermuara pada otoritas penerbitan dokumen negara, kehadiran BPN dalam waktu dekat menjadi mutlak diperlukan.
“Dari developer memang menyampaikan dari proses mereka itu mengelola tanah itu untuk dikapling, ke sininya baru mengetahui kalau di antara beberapa kaplingan itu oleh BPN ternyata menyiapkan sertifikat kepemilikan berbentuk SHP,” tutur Ronal.
Lewat rencana pemanggilan BPN ini, DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kejelasan dari BPN nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban riil yang dinanti-nanti warga Kemang Raya, agar keringat yang telah mereka keluarkan untuk membeli tanah tersebut tidak berujung pada kerugian hukum. Adv
