Samarinda, Solidaritas – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mempercantik kawasan Pasar Pagi kini tengah menjadi sorotan hangat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda secara resmi meminta Pemkot untuk menghentikan pembangunan pagar di depan rumah toko (ruko) di sepanjang Jalan Mas Tumenggung, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota.
Langkah ini diambil setelah munculnya gelombang keluhan dari warga dan pedagang setempat yang merasa ruang gerak ekonomi mereka terancam terganggu oleh proyek penataan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat ini langsung direspons melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan warga serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hasilnya, mayoritas fraksi di legislatif satu suara, pembangunan pagar di sisi kanan dan kiri jalan harus disetop.
“Jualan tidak ditutup saja belum tentu laku, apalagi kalau ditutup oleh pagar,” ujar Samri dengan lugas pada Jumat lalu.
Legislator ini mengkhawatirkan keberadaan pagar tinggi tersebut akan membuat toko-toko milik warga kian sepi pembeli. Kendati demikian, Samri menegaskan bahwa DPRD tidak berniat menjegal seluruh proyek penataan Pasar Pagi. Penghentian ini murni hanya menyasar bagian pagar di depan ruko warga.
Sebagai jalan tengah agar kontraktor tidak merugikan, DPRD menyarankan Pemkot untuk mengalihkan alokasi anggaran pagar tersebut ke bagian kawasan lain yang lebih membutuhkan penataan melalui mekanisme adendum kontrak.
DPRD Samarinda kini tengah menyusun rekomendasi tertulis kepada Wali Kota Samarinda untuk merevisi desain proyek tersebut.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar membangun pembatas, melainkan upaya besar untuk menata estetika kota agar lebih rapi dan humanis.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai penataan kawasan Pasar Pagi merupakan langkah besar yang belum pernah dipikirkan oleh kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya.
Kendati mengapresiasi visi Wali Kota, Andi Harun dalam membenahi wajah kota di tengah keterbatasan fiskal, ia mengingatkan agar Pemkot memperhatikan denyut nadi ekonomi warga yang turun-temurun mencari nafkah di sekitar kawasan tersebut.
“Kita berharap Pemerintah Kota Samarinda juga seperti itu. Karena ada memang beberapa gang juga yang di Pinang Babaris itu dibersihkan, ya kita support karena memang di situ kumuh dan sekarang sudah bagus gitu lho. Nah, kita juga berharap bahwa ada apa namanya aura baru, ada rona baru di sekitar Pasar Pagi itu dalam menata daripada Pasar Pagi dan sekitarnya tanpa ada riak seperti saat ini gitu lho,” ujar Anhar.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengabaikan nasib para pedagang.
Bahkan, menurut Suwarso, Pemkot sebenarnya sudah melakukan banyak penyesuaian rancangan demi mengakomodasi aspirasi para pelaku usaha di koridor jalan tersebut.
“Padahal kalau kita lihat secara menyeluruh, kita sudah melakukan banyak perubahan,” terang Suwarso.
Ia memaparkan beberapa poin kompromi yang sudah diterapkan oleh pemkot antara lain pemotongan ketinggian pagar yang rencana awal pagar setinggi 1,8 meter dipangkas menjadi hanya 1,2 meter.
Selain itu lanjut Suwarso material lebih terbuka sehingga pagar tidak dibangun menggunakan tembok masif, melainkan cutting plate (pelat besi berlubang) agar toko warga tetap terlihat dari luar.
Yang terpenting adalah akses masuk tetap tersedia karena dalam proses pembangunanya akan ada celah masuk menuju toko di antara pagar dengan lebar sekitar dua meter.
“Jangan sampai kita berpikir ini ditutup semua,” tambahnya.
Terkait keberadaan bollard (tiang pembatas) di area trotoar, Suwarso menjelaskan bahwa fasilitas tersebut murni untuk melindungi hak dan kenyamanan pejalan kaki.
Tempat tersebut bukan ditujukan untuk aktivitas bongkar muat barang yang berpotensi memicu kesemrawutan akses menuju pasar. Pemkot juga ingin mengantisipasi agar fasilitas umum di depan toko tidak kembali kumuh oleh menjamurnya rak jualan dan tenda-tenda liar.
Pemkot Samarinda menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keseimbangan antara urat nadi ekonomi pedagang, kenyamanan pejalan kaki, dan ketertiban lingkungan.
Mengenai desakan penghentian proyek dan tuntutan revisi desain dari pihak legislatif, Pemkot membuka pintu lebar-lebar. Suwarso mempersilakan DPRD Samarinda untuk melayangkan surat rekomendasi resmi tersebut secara organisatoris kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Kita sedang membangun kota agar lebih rapi. Pedagang tetap kita perhatikan agar bisa berjualan dan aksesnya pun ada,” pungkas Suwarso optimis. Kini, kelanjutan wajah Jalan Mas Tumenggung berada di meja koordinasi antara eksekutif dan legislatif Kota Tepian. Adv
