Samarinda, Solidaritas – Masa depan insentif guru di Kota Samarinda kini berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi. Aliran dana transfer yang dinanti tak hanya akan menyelamatkan isi dompet para pendidik yang sempat tersendat akibat badai anggaran daerah, tetapi juga menjadi penentu utama agar roda pendidikan di Kota Tepian tetap bisa berputar sebagaimana mestinya.
Bukan karena pemerintah kota menutup mata, melainkan karena kondisi “dompet” daerah yang sedang mengalami masa-masa sulit. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tembok besar yang mengganjal pemenuhan hak para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Beban belanja pemerintah kota kian menghimpit, diperparah oleh keterlambatan dana transfer pusat serta perubahan kebijakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Situasi pelik ini diakui langsung oleh Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah. Saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda pada Sabtu (7/11/2026), Helmi mengungkapkan bahwa pemerintah kota saat ini berada di posisi yang sangat dilematis.
“Sementara, pemerintah kota juga harus memenuhi berbagai kewajiban belanja yang telah berjalan. Jadi memang posisinya sulit untuk Pemkot,” ungkap Helmi dengan nada prihatin.
Bagi para guru Sekolah Dasar (SD) yang terus menanti kepastian, Helmi blak-blakan mengenai alasan di balik keterlambatan ini. Faktor utamanya murni karena masalah likuiditas atau ketersediaan dana segar di kas daerah. “Perihal insentif guru SD yang belum dibayar, ya karena memang uangnya belum turun,” ujarnya jujur.
Kondisi keuangan Samarinda kian terjepit setelah adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Subsidi yang sebelumnya menjadi angin segar dan membantu menyokong pembiayaan daerah, kini resmi dicabut. Alhasil, Pemkot Samarinda harus memikul seluruh beban tersebut sendirian di tengah ruang gerak fiskal yang sudah sangat terbatas.
“Subsidi dari pemerintah provinsi juga dicabut. Akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” jelas Helmi.
Menurutnya, pemerintah kota tidak bisa berspekulasi dengan menambah beban pengeluaran tanpa kalkulasi matang. Apalagi, banyak program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya juga tengah megap-megap mengantre dukungan dana.
“Nah, sementara untuk program yang ada aja uangnya enggak mumpuni. Apalagi ditambah subsidinya itu ditanggung lagi oleh pemerintah kota. Karena memang keterbatasan anggaran kita,” paparnya lagi.
Kini, secercah harapan digantungkan pada komitmen pemerintah di tingkat atas. Kepastian kapan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi mengalir ke kas daerah akan menjadi penentu utama bagi Pemkot Samarinda untuk menyusun ulang prioritas belanja mereka termasuk melunasi hak-hak para guru.
Helmi pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya para tenaga pendidik, untuk bersama-sama mendoakan agar badai anggaran ini segera berlalu. Bagaimanapun, kesejahteraan guru adalah pilar penting agar roda pendidikan dan pembangunan di Samarinda tidak mogok di tengah jalan.
“Doakan saja, agar dana yang masih ditunggu dari pemerintah pusat dan provinsi dapat segera masuk ke kas daerah. Tapi doakanlah mudah-mudahan ke depannya segera turun. Dana itu kalau turun, insyaallah pembangunan di Samarinda nanti akan berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Helmi optimistis.
Di ruang-ruang kelas, kapur mungkin terus menulis dan gawai terus menyala untuk membagikan ilmu. Namun di luar itu, waktu terus berjalan menagih janji dan kepastian bagi mereka yang mendidik masa depan kota ini. Adv
