Samarinda, Solidaritas – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan di wilayah setempat untuk menghentikan praktik penahanan ijazah pekerja dan wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerja ke program jaminan sosial.
Langkah tegas ini diambil untuk menegakkan norma kerja dan mencegah masalah administrasi serta konflik hukum di masa depan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dasar ini merupakan kunci utama untuk meminimalisasi perselisihan hubungan industrial.
“Perusahaan juga terlindungi, tenaga kerja juga terlindungi. Sehingga apabila ada kasus persengketaan, itu dapat diselesaikan,” kata Novan di Samarinda, Minggu.
Selain itu Novan menekankan bahwa pelanggaran terhadap norma kerja dasar masih menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi.
Menahan ijazah asli pekerja saat mulai bekerja atau mengabaikan hak jaminan sosial (seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) bukan hanya melanggar administrasi, tetapi juga merugikan masa depan pekerja.
Selain masalah tersebut, DPRD Samarinda masih sering menerima laporan terkait hak-hak pasca-kerja yang diabaikan. Kasus seperti uang pesangon yang tidak dibayarkan setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pemecatan sepihak secara sepihak tanpa kejelasan status masih mendominasi konflik industrial di Kota Tepian.
Novan menyayangkan jika persoalan-persoalan dasar ini harus berujung ke ranah hukum. Menurutnya, proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) kerap kali menjadi beban berat bagi pekerja kecil yang harus menanggung biaya pengacara dan administrasi, padahal hasil akhirnya belum tentu cepat selesai.
“Sedangkan yang mereka tagih ini adalah hak mereka yang mungkin tertunda ataupun yang belum terselesaikan,” ujar legislator dari Partai Golkar tersebut.
Kendala utama penindakan pelanggaran norma kerja ini sering kali terbentur oleh batasan birokrasi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan ketenagakerjaan secara regulasi berada di bawah wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, bukan Disnaker Kota Samarinda.
“Batasan untuk pengawasan masalah tenaga kerja itu wewenangnya bukan di Samarinda, tapi Disnaker Kaltim,” jelas Novan. Padahal, mayoritas perusahaan yang bermasalah berdomisili dan beraktivitas langsung di wilayah ibu kota provinsi ini.
Kendati memiliki keterbatasan wewenang formal, Novan menegaskan DPRD Samarinda tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan mitigasi dan berkoordinasi erat dengan Disnaker kota guna menjembatani setiap pengaduan masyarakat.
“Kami sebagai jembatan, tapi tetap mengawasi regulasi ketenagakerjaan yang mayoritas mengikuti UU Ketenagakerjaan, dan kami di bawah sebagai pengawas,” terangnya.
DPRD Samarinda berharap hubungan industrial ke depan dapat berjalan dengan prinsip saling menguntungkan (win-win solution). Iklim usaha di Samarinda harus tetap berkembang secara sehat, namun tanpa mengorbankan hak-hak normatif dan perlindungan hukum bagi para pekerja. Adv
