Samarinda, Solidaritas – Menambal seluruh kerusakan fasilitas sekolah di Kota Samarinda ternyata membutuhkan formula yang tidak biasa. Ruang fiskal yang terbatas membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota kerap kali kepayahan jika harus memikul beban pembangunan sendirian.
Menyadari realita ini, Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah untuk melonggarkan kekakuan arsitektur pembiayaan dan mulai bergerak lebih agresif dalam berburu sumber pendanaan alternatif di luar kantong daerah.
Infrastruktur pendidikan tidak boleh mandek hanya karena APBD kota sedang mengetatkan ikat pinggang. Siasat menjemput bola ke tingkat yang lebih tinggi kini dinilai sebagai jalan keluar paling realistis. Pemerintah daerah diminta untuk aktif membuka dan mengoptimalkan keran-keran anggaran strategis yang tersedia di level provinsi maupun pusat.
Setidaknya, ada dua sumber pendanaan eksternal yang kini dibidik secara serius oleh legislatif untuk mempercepat renovasi sekolah-sekolah yang rusak, yaitu Bantuan Keuangan (Bankeu) dengan mengajukan usulan subsidi dan suntikan dana segar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kemudian melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui lobi aktif untuk mengamankan alokasi anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat khusus bagi pembenahan fasilitas pendidikan di daerah.Optimisme di Tengah Keterbatasan
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, memandang diversifikasi anggaran ini sebagai langkah cerdas yang harus diambil secara simultan. Dengan memetakan sumber dana secara fleksibel, ketergantungan penuh pada kas daerah dapat ditekan tanpa harus mengorbankan hak-hak belajar para siswa.
“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” pungkas Sri Puji dengan nada optimistis.
Bagi legislatif, yang terpenting adalah hasil akhir di lapangan: sekolah diperbaiki, ruang kelas kembali kokoh, dan para siswa bisa belajar tanpa dihantui rasa waswas akan fasilitas yang tidak layak.
Kini, setelah peta jalan pembiayaan diwacanakan, bola panas berpindah ke tangan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Kecepatan kerja birokrasi dalam merampungkan seluruh berkas administrasi dan perencanaan teknis menjadi kunci utama agar proses lelang proyek perbaikan tidak berlarut-larut.
Di dunia pendidikan, waktu adalah variabel yang sangat mahal. Setiap hari yang terbuang karena kelambatan administrasi atau kegagalan lobi anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hari di mana kenyamanan, konsentrasi, dan keselamatan anak-anak di dalam ruang kelas kembali dipertaruhkan. Adv
